BANDAR LAMPUNG, TIPIKOR NEWS — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung terus mengambil langkah proaktif dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah melalui penguatan koordinasi pengendalian inflasi dan penyediaan ketahanan pangan berkelanjutan.

Langkah strategis ini ditegaskan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang berlangsung di Command Center Pemprov Lampung.

Rakor ini digelar sebagai respons atas dinamika harga komoditas pangan serta pergerakan inflasi nasional dan daerah. Berdasarkan data terbaru yang dipaparkan dalam koordinasi tersebut, tingkat inflasi nasional pada September 2026 tercatat sebesar 3,28% secara tahunan (year-on-year), dengan inflasi bulanan sebesar 0,30%. Sementara itu, Indeks Perkembangan Harga (IPH) di Provinsi Lampung hingga minggu kedua Oktober mencatatkan kenaikan sebesar 1,06%.

Baca Juga:Pemprov dan DPRD Lampung Perketat Pengawasan Penyaluran BBM Bersubsidi

Guna mengantisipasi gejolak harga yang berpotensi menekan daya beli masyarakat, Pemprov Lampung menerapkan empat langkah konkrit yang disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi wilayah:

  1. Pemantauan Harga dan Stok: Melakukan pengawasan rutin pasokan dan harga bahan pokok di level pedagang hingga konsumen.
  2. Operasi Pasar dan Pemanfaatan Cadangan Pangan: Mengoptimalkan penyaluran beras dan bahan pangan pokok melalui sinergi bersama Perum Bulog.
  3. Penguatan Distribusi Antardaerah: Memastikan kelancaran jalur logistik dan rantai pasok komoditas pangan antarwilayah di Indonesia.
  4. Peningkatan Produksi Lokal: Mendorong produktivitas komoditas pangan yang mengalami tren kenaikan harga di pasar.

Selain strategi jangka pendek, pengendalian inflasi di Lampung juga diselaraskan dengan penguatan sektor pertanian dari hulu ke hilir. Melalui sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, dukungan dialokasikan untuk pembenahan sarana dan prasarana Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), operasional penyuluh di lapangan, serta peningkatan pendampingan langsung kepada para petani.

“Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah kabupaten/kota, serta seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci utama dalam memitigasi dampak kenaikan harga komoditas pangan.

Baca Juga:Hak Pembimbing RSUD AM Ditunda Demi Utang Rp215 Miliar

Langkah terpadu ini dilakukan guna melindungi daya beli masyarakat dan mewujudkan ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan,” tegas perwakilan Pemprov Lampung.

Melalui komitmen ini, Pemprov Lampung optimis stabilitas pasokan dan harga bahan pokok di wilayah Lampung dapat terus terjaga secara konsisten Tentang Pemerintah Provinsi Lampung: Pemerintah Provinsi Lampung terus berkomitmen mendorong pembangunan daerah yang inklusif, memperkuat sektor pertanian, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program strategis daerah. (Tim)