JAKARTA, TIPIKOR NEWS — Masyarakat yang dalam pemutakhiran data tercatat masuk desil 10 tidak otomatis kehilangan bantuan sosial (bansos). Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan, perubahan peringkat dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) tidak serta-merta membuat penerima bansos langsung dicoret.

Gus Ipul meluruskan anggapan yang berkembang bahwa seseorang yang masuk desil tinggi, khususnya desil 10, otomatis tidak lagi mendapatkan bansos.

“Kalau ditemukan ada desil yang kurang tepat, bukan berarti kemudian bansosnya langsung dicoret. Masih ada masa sanggah dan masa pemutakhiran untuk penyaluran berikutnya,” kata Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Sabtu (5/9/2026).

Baca Juga:Ancaman Wabah Mengintai, Budget Kesehatan Hewan Lampung Cuma Diberi “Eceran”

Menurutnya, penetapan penerima bansos dilakukan secara berkala, yakni setiap tiga bulan. Penetapan tersebut mempertimbangkan hasil pemutakhiran dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, yang kemudian diolah dan diukur kembali oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Data Bansos Terus Bergerak

Gus Ipul menjelaskan bahwa data sosial ekonomi masyarakat bersifat dinamis. Kondisi seseorang maupun keluarga dapat berubah dari waktu ke waktu.

Ada masyarakat yang mengalami peningkatan ekonomi, sementara lainnya justru mengalami penurunan kondisi ekonomi. Perubahan seperti kelahiran, kematian, perpindahan tempat tinggal, hingga perubahan status perkawinan juga dapat memengaruhi data.

Baca Juga:Menagih Janji Rp25,5 Miliar: Kapan Anggaran Peternakan Lampung Bermanfaat bagi Rakyat?

Karena itu, pemerintah terus melakukan pemutakhiran DTSEN.

“Data ini sangat dinamis. Setiap hari ada yang lahir, meninggal, pindah tempat tinggal, menikah, kondisi ekonominya naik, dan ada juga yang turun. Karena itu proses pemutakhiran harus dilakukan terus-menerus,” ujarnya.

Ada Masa Sanggah

Pemerintah juga memberikan ruang kepada masyarakat apabila merasa data atau peringkat desilnya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Melalui aplikasi Cek Bansos, masyarakat dapat mengajukan usul maupun sanggah serta melihat posisi desil dalam DTSEN.

Selain jalur digital, masyarakat dapat mendatangi pemerintah desa atau kelurahan. Operator data di tingkat desa dan kelurahan akan meneruskan usulan pemutakhiran melalui sistem pemerintah.

“Setiap desa dan kelurahan memiliki operator data. Melalui operator inilah usulan pemutakhiran diteruskan untuk diproses,” kata Gus Ipul.

BPS Kelola DTSEN

Gus Ipul menegaskan, data yang digunakan pemerintah merupakan hasil konsolidasi dari berbagai sumber.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025, BPS menjadi pengelola tunggal DTSEN. Berbagai data dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah kemudian diverifikasi, divalidasi, serta disetarakan sebelum digunakan dalam pemeringkatan desil 1 sampai 10.

Data tersebut tidak hanya berasal dari Kementerian Sosial maupun Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN. Pemerintah juga mengintegrasikan data dari instansi lain, termasuk data kendaraan bermotor dan pertanahan.

Jika ditemukan perubahan atau lonjakan pemeringkatan yang dinilai belum sesuai, pemerintah akan melakukan perbaikan dan pemutakhiran.

“Kalau sekarang ada lonjakan-lonjakan, ini sedang diperbaiki, sedang dimutakhirkan,” ujar Gus Ipul.

Warga Diminta Aktif Mengawasi

Gus Ipul mengajak masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi ikut terlibat dalam memastikan data bansos akurat.

Warga dapat melaporkan atau menyanggah apabila mengetahui keluarga yang dinilai mampu tetapi masih menerima bansos. Sebaliknya, masyarakat yang dinilai layak tetapi belum memperoleh bantuan juga dapat diajukan melalui mekanisme yang tersedia.

“Pemerintah terbuka seluas-luasnya. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Kita ingin masyarakat ikut terlibat karena semakin banyak pihak berpartisipasi, data kita akan semakin akurat,” tegasnya.

Kemensos juga terus memantau berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media sosial.

Menurut Gus Ipul, informasi yang beredar di media sosial perlu diverifikasi karena tidak semuanya memiliki tingkat kebenaran yang sama.

“Di media sosial ada informasi yang benar, ada yang setengah benar, dan ada juga yang tidak benar. Semuanya kita respons, kita dalami, dan kita tindaklanjuti karena kita benar-benar ingin mendapatkan data yang akurat,” pungkasnya. (*)