BANDAR LAMPUNG, TIPIKOR NEWS — Di balik dinamika pembangunan dan pusaran angka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung, tersembunyi sebuah angka fantastis yang menyedot perhatian publik.

Dokumen perencanaan dan evaluasi keuangan daerah Tahun Anggaran (TA) 2026 membongkar fakta mengejutkan: alokasi dana yang melekat pada jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung menembus angka belasan miliar rupiah sebuah nilai yang belum menyentuh pundi-pundi insentif pemungutan pajak daerah.

Berdasarkan Laporan Evaluasi Hasil Renja Triwulan I Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung TA 2026, terungkap sedikitnya enam pos belanja utama yang secara spesifik bermuara pada kepentingan pelayanan, fasilitas, serta operasional Kepala Daerah (KDH) dan Wakil Kepala Daerah (WKDH). Total pagu anggaran yang digelontorkan tak main-main, menyentuh angka Rp11.504.549.894,50.

Baca Juga:Kawal Penyaluran Rp1 Triliun Bagi Hasil Pajak Pemprov Lampung

Angka Rp11,5 miliar ini seolah menjadi cermin dari besarnya biaya yang harus ditanggung rakyat demi menyokong roda kepemimpinan di bumi Sang Bumi Ruwa Jurai.

Meski tak seluruhnya masuk ke kantong pribadi sebagai penghasilan bersih (take-home pay), angka fantastis tersebut menunjukkan betapa besarnya daya dukung fasilitas negara untuk seorang kepala daerah. Enam pilar belanja yang menyokong operasional pimpinan daerah tersebut meliputi:

Dana Penunjang Operasional KDH/WKDH: Rp5.548.366.110,00

Baca Juga:Rp11 Triliun Rasa Rp50 Ribu, Publik Pertanyakan Rincian Anggaran

Penyediaan Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH: Rp2.235.840.284,50

Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah: Rp1.381.450.000,00

Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah: Rp1.239.112.500,00

Medical Check-Up (Pemeriksaan Kesehatan): Rp599.781.000,00

Pakaian Dinas dan Atribut: Rp500.000.000,00

Dramatisnya, dari alokasi raksasa tersebut, kran pencairan dana telah bergerak cepat sejak babak awal tahun anggaran. Laporan resmi evaluasi Triwulan I 2026 mencatat realisasi belanja yang sudah mengalir deras hingga menyentuh angka Rp2,24 miliar.

Rincian penyerapan di Triwulan I menggambarkan betapa derasnya alokasi kas daerah yang mengucur:

Dana Penunjang Operasional: Terkuras sebesar Rp1.074.919.500 (dari pagu Rp5,548 miliar).

Gaji dan Tunjangan: Terserap sebesar Rp398.256.908 (dari pagu Rp2,235 miliar).

Medical Check-Up: Menyedot anggaran Rp182.500.000 (dari pagu Rp599,781 juta).

Pakaian Dinas dan Atribut: Terealisasi Rp161.349.998 (dari pagu Rp500 juta).

Persoalan anggaran ini kian memicu polemik publik ketika menyadari bahwa pagu Rp11,5 miliar tersebut belum termasuk bagi hasil insentif pajak daerah.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Penetapan Besaran, Penerima, Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2025, Gubernur dan Wakil Gubernur diposisikan sebagai pihak yang berhak menerima “kue” dari pemungutan insentif pajak.

Ketentuan menyebutkan, insentif dapat diberikan paling tinggi 8 (delapan) kali dari akumulasi gaji pokok dan tunjangan yang melekat per bulan (termasuk tunjangan suami/istri, anak, serta tunjangan jabatan). Pembayaran ini dilakukan secara triwulanan sesuai dengan capaian realisasi pendapatan daerah.

Kendati ketetapan TA 2026 masih dalam penelusuran dokumen pelaksanaan anggaran (DPA), skema ini menyiratkan bahwa pendapatan yang diterima pimpinan daerah bisa melonjak jauh lebih tinggi daripada sekadar angka gaji pokok yang tertulis di atas kertas.

Data-data di atas menguak tabir realistis tata kelola anggaran pimpinan daerah. Publik kini paham bahwa mengukur “kompensasi” seorang Gubernur tidak bisa lagi hanya dengan kacamata sempit gaji pokok. Ada dana operasional yang masif, perawatan fasilitas kedinasan—seperti anggaran pemeliharaan dan pajak 29 unit kendaraan dinas jabatan sebesar Rp2,97 miliar di Biro Umum—hingga insentif pemungutan pajak yang angkanya menggiurkan.

Besarnya nilai anggaran yang dipatok pada fasilitas dan pelayanan jabatan publik pada dasarnya dilindungi aturan penyelenggaraan pemerintahan. Namun, di tengah impitan ekonomi dan desakan kebutuhan fiskal daerah, keterbukaan adalah kunci mendasar.

Pertanyaan kritis pun membumbung tinggi: Berapa sebenarnya akumulasi dana APBD yang mengalir riil ke tangan Gubernur dan Wakil Gubernur sepanjang 2026, dan seberapa besar manfaat operasional tersebut dirasakan kembali oleh masyarakat Lampung?

TIPIKOR NEWS akan terus melangkah mendalami DPA serta laporan realisasi keuangan di setiap dinas terkait guna menyajikan kebenaran informasi. Pihak Redaksi secara terbuka memberikan hak jawab, koreksi, dan klarifikasi bagi Pemerintah Provinsi Lampung demi mewujudkan pemberitaan yang berimbang dan akuntabel. (Red)