BANDAR LAMPUNG, TIPIKOR NEWS — Prestasi membanggakan kembali ditorehkan Kepolisian Daerah (Polda) Lampung. Atas keberhasilan melampaui target penanganan tindak pidana pertanahan, Polda Lampung menerima penghargaan berupa Pin Emas dan piagam dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi pemerintah pusat terhadap kinerja jajaran Polda Lampung, khususnya Satuan Tugas (Satgas) Anti Mafia Tanah, dalam mengungkap dan menangani berbagai perkara pertanahan.

Penghargaan diserahkan dalam kegiatan Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2026 yang berlangsung di Hotel Grand Platinum, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Penyematan Pin Emas dan penyerahan piagam dilakukan langsung oleh Menteri ATR/BPN dengan didampingi Kapolri dan Jaksa Agung Republik Indonesia.

Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun, menyampaikan bahwa penghargaan tersebut merupakan hasil kerja keras, dedikasi, dan sinergi seluruh personel yang terlibat dalam Satgas Anti Mafia Tanah Polda Lampung.

Menurutnya, keberhasilan melampaui target penanganan perkara menjadi motivasi bagi jajaran kepolisian untuk terus meningkatkan profesionalisme dalam menjalankan tugas penegakan hukum.

Polda Lampung juga menegaskan komitmennya untuk memperkuat pemberantasan praktik mafia tanah melalui penanganan perkara secara profesional, transparan, dan berkeadilan.

Pasalnya, kejahatan pertanahan merupakan persoalan serius yang dapat merugikan masyarakat, mengancam kepastian hukum, serta memicu konflik akibat praktik penguasaan tanah secara melawan hukum.

Berbagai modus kejahatan, mulai dari pemalsuan dokumen pertanahan, penipuan, hingga penyalahgunaan kewenangan, menjadi tantangan yang membutuhkan penanganan serius dan koordinasi lintas instansi.

Karena itu, sinergi antara kepolisian, Kementerian ATR/BPN, kejaksaan, dan pemangku kepentingan lainnya dinilai penting untuk memastikan penyelesaian perkara pertanahan berjalan efektif.

Dalam kegiatan tersebut, Polda Lampung menjadi satu dari 10 kepolisian daerah yang menerima penghargaan Pin Emas dari Menteri ATR/BPN.

Sembilan Polda lainnya yang turut memperoleh penghargaan yakni Polda Riau, Polda Maluku, Polda Jawa Barat, Polda Banten, Polda Sulawesi Selatan, Polda Kepulauan Riau, Polda Sumatera Barat, Polda Jambi, dan Polda Sumatera Utara.

Rapat koordinasi tersebut diawali dengan pemutaran video mengenai Satgas Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan, dilanjutkan laporan kegiatan oleh Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan.

Selanjutnya, kegiatan diisi dengan sambutan dan arahan Kapolri serta Jaksa Agung sebelum Menteri ATR/BPN memberikan pengarahan sekaligus membuka rapat koordinasi secara resmi.

Penghargaan ini diharapkan tidak sekadar menjadi simbol prestasi institusi, tetapi juga menjadi dorongan untuk meningkatkan kinerja pemberantasan mafia tanah.

Masyarakat pun berharap keberhasilan tersebut dapat diwujudkan melalui penanganan perkara yang konsisten, perlindungan terhadap hak-hak pemilik tanah, serta penegakan hukum tanpa pandang bulu.

Dengan demikian, kepastian hukum di bidang pertanahan dapat semakin diperkuat dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum terus meningkat. (*)