Kota Metro – Pelantikan Drs. Ahmad Hariyanto sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) definitif Kota Metro pada Jumat (12/6/2026), bukan sekadar rotasi administratif rutin. Momentum ini adalah titik balik krusial untuk melakukan perombakan fundamental dalam tata kelola pemerintahan agar lebih patuh regulasi, responsif, dan berorientasi pada hasil.
Kota Metro saat ini dihadapkan pada realitas tantangan yang spesifik. Budaya kerja birokrasi yang masih terjebak dalam sekat-sekat ego sektoral menjadi penghambat utama sinkronisasi program, memicu inefisiensi anggaran, dan memperlambat alur pengambilan kebijakan. Inilah “dinding” yang harus diruntuhkan oleh kepemimpinan baru.
Pemerhati kebijakan publik Kota Metro, Hendra Apriyanes, menegaskan bahwa kehadiran Sekda yang terpilih melalui seleksi terbuka ini membawa ekspektasi tinggi. Di tengah tuntutan publik yang semakin tajam terhadap akuntabilitas layanan dan transparansi keuangan, figur dengan rekam jejak yang teruji menjadi urgensi mutlak.
”Hasil seleksi dengan skor 88,23 dan pengalaman beliau di bidang pelayanan terpadu bukan sekadar angka. Itu adalah modal legitimasi untuk memangkas ego sektoral, membangun disiplin kolektif, dan menyatukan ritme kerja seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD),” ujar Anes.
Menagih Ketegasan dalam Tata Kelola Fiskal
Sesuai mandat UU No. 23 Tahun 2014 dan PP No. 18 Tahun 2016, Sekda memegang kendali sentral sebagai koordinator perangkat daerah sekaligus motor penggerak Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Anes menekankan bahwa agenda prioritas yang harus segera dieksekusi adalah pembenahan total tata kelola fiskal. Menurutnya, setiap rupiah dalam APBD adalah amanat rakyat yang tidak boleh dikorbankan untuk kepentingan internal atau pemborosan administratif.
”Sekda baru harus menunjukkan keberanian politik untuk menertibkan anggaran. Hentikan praktik alokasi yang sekadar menghabiskan anggaran tanpa dampak nyata. Fokus harus dialihkan pada program yang relevan dengan kebutuhan masyarakat di tengah tekanan ekonomi,” tegas Anes.
Membangun Birokrasi yang Responsif
Selain fiskal, tantangan mendesak lainnya adalah transformasi budaya kerja. Anes menyoroti bahwa birokrasi modern menuntut kecepatan dan transparansi, bukan pola kerja berbelit yang rentan terhadap maladministrasi. Pengalaman Ahmad Hariyanto diharapkan mampu mengubah mindset birokrasi dari pola kerja “wilayah kekuasaan” menjadi pola kerja “pelayanan publik”.
Di usia Kota Metro yang menginjak 89 tahun, perbaikan di permukaan tidak lagi cukup. Diperlukan kepemimpinan yang berani mengambil keputusan tegas, adil, dan mampu mendobrak kejumudan sistem yang ada.
”Kami akan terus mengawal jalannya pemerintahan dengan basis data dan fakta. Selamat bertugas kepada Bapak Ahmad Hariyanto. Rakyat menanti aksi nyata—bukan janji—dalam membenahi tata kelola, menghapus sekat sektoral, dan memulihkan kepercayaan publik melalui birokrasi yang bersih dan efisien,” pungkas Anes. (Dp)
