Bandar Lampung – Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung sekaligus Sekretaris Fraksi PKS, M. Syukron Muchtar, meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung untuk tidak terburu-buru melanjutkan program terkait SMA Siger sebelum persoalan hukum dan administratif sekolah tersebut diselesaikan.
Syukron mengaku belum membaca secara rinci informasi mengenai alokasi anggaran yang dikabarkan akan diberikan kepada SMA Siger. Namun, ia menyayangkan apabila langkah tersebut benar dilakukan sementara masalah perizinan sekolah masih belum tuntas.
“Kalau berita ini benar, saya menyayangkan langkah Pemkot Bandar Lampung. Masih ada persoalan yang belum selesai terkait perjalanan SMA Siger yang sudah berjalan selama ini,” ujarnya saat diwawancarai di ruang kerjanya, Rabu (3/6/2026).
Menurut Syukron, berdasarkan penjelasan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, keberlanjutan SMA Siger masih terkendala izin operasional.
Karena itu, pemerintah seharusnya memprioritaskan penyelesaian status sekolah dan nasib para siswa yang saat ini masih mengikuti kegiatan belajar mengajar.
“Yang paling kasihan adalah anak-anaknya. Fokus dulu bagaimana nasib siswa yang sudah ada, mau ditempatkan di mana. Persoalan perizinan ini tidak bisa dianggap sepele,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa memaksakan program tanpa menyelesaikan akar masalah berpotensi menimbulkan polemik yang lebih besar di kemudian hari.
Menurutnya, legalitas dan administrasi sekolah harus dipastikan tuntas sebelum pemerintah berbicara mengenai tambahan anggaran atau pengembangan program.
Syukron berharap seluruh pihak terkait dapat mengedepankan kepentingan siswa dan kepastian hukum dalam menyelesaikan persoalan SMA Siger. (Tim)
