LAMPUNG TENGAH, TIPIKOR NEWS – Polemik yang menyelimuti Rumah Sakit (RS) Mitra Mulia Husada Bandarjaya kini memasuki babak baru yang kian memanas. Ketua Komisi IV DPRD Lampung Tengah, Meri Andriyani, akhirnya angkat bicara dengan nada tinggi. Ia meluapkan kekecewaannya dan secara blak-blakan mengkritik keras adanya upaya penunggangan institusi legislatif oleh oknum tertentu demi kepentingan pribadi.
Meri menegaskan bahwa Komisi IV tidak akan tinggal diam dan menolak keras didekte atau dikendalikan oleh oknum berinisial VBW, yang diduga sengaja menyeret-nyeret nama lembaga dewan ke dalam pusaran konflik pribadinya dengan pihak rumah sakit.
Merasa Dijebak dan Menolak Jadi “Umpan”
Secara blak-blakan, Meri mengaku kapok atas persoalan masa lalu yang dinilainya sebagai bentuk “jebakan” yang diskenariokan oleh VBW. Ia mencium aroma tak sedap bahwa polemik RS Mitra Mulia Husada sengaja digulirkan kembali untuk memanfaatkan dirinya sebagai tameng.
“Prinsip saya, saya tidak mau. VBW dan pihak RS Mitra Mulia (MMH) selesaikan dulu urusan mereka, entah itu soal dugaan penipuan atau persoalan lainnya, selesaikan dulu,” tegas Meri dengan nada kecewa saat diwawancarai awak media, baru-baru ini.
Meri juga membongkar borok masa lalu terkait adanya aliran fasilitas ambulans dari RS Mitra Mulia Husada yang dinikmati oleh sejumlah oknum dewan, termasuk VBW. Ironisnya, ketika persoalan tersebut mencuat ke publik, justru nama Meri yang dicatut.
“Dulu yang menerima ambulans itu VBW dan lainnya. Sekarang ketika mereka bermasalah, mereka menjual nama saya lagi. Kan tidak lucu begitu. Saya perempuan, masa saya terus yang diinjak-injak? Saya tidak mau,” imbuhnya berang.
Kritik Tebang Pilih: Komisi IV Janji Evaluasi Total Seluruh RS
Sikap kritis Meri Andriyani ini menjadi sinyal kuat bahwa DPRD Lampung Tengah tidak ingin terjebak dalam agenda pesanan. Alih-alih hanya berfokus pada RS Mitra Mulia Husada yang sedang berkonflik dengan VBW, Komisi IV berkomitmen untuk melakukan evaluasi total secara adil dan transparan terhadap seluruh fasilitas kesehatan di Lampung Tengah.
Meri menduga, praktik-praktik non-prosedural seperti pemberian “ongkos/transport” kepada tenaga kesehatan (nakes) juga jamak terjadi di rumah sakit lain, bukan hanya di RS Mitra Mulia Husada.
Rencana Tindak Lanjut Komisi IV DPRD Lamteng: Gencat Senjata Sementara: Menunggu penyelesaian konflik pribadi/hukum antara VBW dan RS Mitra Mulia Husada di luar ranah dewan.
Evaluasi Total & Transparan: Komisi IV sepakat untuk tidak tebang pilih dalam melakukan pengawasan.
Pemanggilan Massal: Merencanakan pemanggilan terbuka terhadap seluruh rumah sakit di Lampung Tengah, termasuk RS Harapan Bunda, guna menyinkronkan data dan temuan internal dewan.
“Saya meyakini semua RS juga bermain seperti itu… Jadi saya tunggu urusan VBW selesai dulu. Nanti kami punya jalur sendiri. Kalau memang perlu, kami akan memanggil semua rumah sakit secara terbuka. Itu yang menurut saya adil,” pungkas Meri.
Sikap tegas Ketua Komisi IV ini diharapkan menjadi momentum pembersihan fungsi pengawasan DPRD Lamteng, agar lembaga representasi rakyat tersebut benar-benar bekerja murni demi kemaslahatan masyarakat, bukan menjadi “peluru” pemuas syahwat politik atau bisnis kelompok tertentu. (TIM)
