Lampung Tengah, Tipikor News – Dugaan praktik pemberian fee atau komisi kepada tenaga kesehatan untuk merujuk pasien ke Rumah Sakit Mitra Mulia Husada (MMH) Lampung Tengah mencuat ke publik.
Seorang bidan praktik mandiri berinisial N mengaku menerima imbalan uang dari pihak rumah sakit MMH agar mengarahkan pasien untuk berobat dan dirawat di rumah sakit tersebut.
Kepada Senopatinews.com, N mengungkapkan bahwa tawaran itu disampaikan langsung oleh petugas lapangan yang datang ke tempat praktiknya. Menurutnya, petugas tersebut secara aktif mendatangi bidan praktik mandiri dan klinik-klinik kesehatan untuk mencari rujukan pasien.
“Mereka datang langsung ke bidan-bidan dan klinik. Yang datang ke tempat saya salah satunya inisial mbak K. Mereka menawarkan apabila merujuk pasien ke rumah sakit tersebut akan mendapatkan fee,” ujar N, Kamis (4/6/2026).
N menjelaskan, besaran fee yang ditawarkan mencapai Rp200 ribu untuk setiap pasien yang dirujuk dan menjalani perawatan. Bahkan, apabila tenaga kesehatan turut mengantarkan pasien ke rumah sakit, nominal yang diterima disebut lebih besar dengan alasan penggantian biaya transportasi atau bensin.
“Kalau hanya memberikan surat rujukan dan pasien berangkat sendiri, fee-nya Rp200 ribu per pasien yang dirawat. Tapi kalau pasien diantar langsung ke rumah sakit, ada tambahan lagi. Belum lama ini saya pernah menerima sekitar Rp300 ribuan lebih,” ungkapnya.
Menurut N, praktik tersebut bukan hal baru. Ia mengaku petugas rumah sakit secara rutin setiap tahunnya selalu berganti orang yang mendatangi bidan praktik maupun klinik untuk menawarkan skema serupa.
“Sudah lama sebenarnya. Mereka memang sering turun ke lapangan mencari rujukan pasien dengan iming-iming seperti itu,” katanya.
Lebih lanjut, N menegaskan tidak pernah ada perjanjian tertulis ataupun kerja sama resmi terkait pemberian fee tersebut. Seluruh komunikasi dan penawaran dilakukan secara lisan.
“Tidak ada kontrak atau perjanjian tertulis. Semuanya disampaikan langsung secara lisan,” jelasnya.
N juga mengaku masih menyimpan bukti terkait pemberian fee tersebut dan telah menyerahkan bukti tersebut kepada wartawan.
Mencuatnya dugaan pemberian fee rujukan pasien ini menjadi sorotan serius karena berpotensi melanggar etika pelayanan kesehatan dan dapat mengarah pada praktik fraud (kecurangan) dalam penyelenggaraan layanan kesehatan, khususnya apabila melibatkan peserta BPJS Kesehatan.
Berdasarkan berbagai regulasi BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan, pemberian maupun penerimaan imbalan untuk memengaruhi rujukan pasien dapat dikategorikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan prinsip pelayanan kesehatan dan berpotensi merugikan sistem jaminan kesehatan nasional.
Sementara itu, Direktur RS Mitra Mulia Husada Lampung Tengah, dr. Wendy, saat dikonfirmasi Senopatinews.com membenarkan bahwa rumah sakitnya memiliki kerja sama dengan sejumlah pihak, termasuk organisasi Nahdlatul Ulama (NU), bidan jejaring, dokter jejaring, dan fasilitas kesehatan lainnya.
“Kalau kerja sama dengan NU betul, kami memang ada hubungan dan program kerja sama dengan Nahdlatul Ulama. Selain itu juga ada bidan jejaring, dokter jejaring, puskesmas, dan fasilitas kesehatan lainnya yang menjadi bagian dari jejaring rumah sakit,” kata dr. Wendy melalui sambungan telepon.
Namun saat ditanya mengenai dugaan adanya fee sebesar Rp200 ribu hingga Rp300 ribu kepada pihak yang merujuk pasien ke rumah sakit, dr. Wendy mengaku belum dapat memberikan jawaban pasti dan akan melakukan pengecekan terlebih dahulu kepada jajaran yang menangani teknis di lapangan.
“Kalau untuk informasi mengenai fee itu saya harus cross-check dulu, Pak. Saya belum bisa menjawab pasti karena harus saya cek terlebih dahulu,” ujarnya.
Menurut dr. Wendy, urusan teknis terkait jejaring dan pemasaran rumah sakit lebih banyak ditangani oleh bagian humas dan marketing.
“Biasanya yang lebih memahami teknis di lapangan adalah teman-teman di bagian humas dan marketing. Ada Pak Sudar dan Mas Boy yang biasanya menangani hal-hal teknis seperti itu. Kalau saya lebih pada kebijakan secara umum,” jelasnya. (*)
