Bandar Lampung, Tipikor News — Dinamika pembahasan kinerja pemerintah daerah mulai bergulir. Kepala Biro Umum Setda Provinsi Lampung, M. Yuliardi, S.STP., M.Si., tampak hadir dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung yang mengagendakan penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2025.
Rapat yang digelar pada Senin, 27 April 2026 di ruang sidang DPRD tersebut menjadi pintu awal evaluasi menyeluruh terhadap jalannya pemerintahan selama setahun terakhir.
Sorotan tak hanya tertuju pada capaian program, tetapi juga efektivitas penggunaan anggaran serta dampaknya bagi masyarakat.
Kehadiran Yuliardi mewakili unsur Sekretariat Daerah memperlihatkan kesiapan birokrasi dalam mengikuti proses pembahasan yang kerap menjadi ajang “adu data” antara eksekutif dan legislatif.
Dalam forum ini, DPRD memiliki peran strategis untuk menguliti laporan, menguji konsistensi kebijakan, hingga menyampaikan rekomendasi tajam.
Pembahasan LKPJ kerap menjadi barometer transparansi pemerintah daerah. Sejumlah kalangan menilai, dari forum inilah publik bisa melihat sejauh mana komitmen pemerintah dalam menjalankan program secara akuntabel dan tepat sasaran.
Tahapan selanjutnya, DPRD akan mendalami isi laporan melalui pembahasan di tingkat komisi hingga menghasilkan rekomendasi resmi.
Hasilnya diharapkan tidak sekadar formalitas, melainkan menjadi pijakan perbaikan kinerja pemerintahan di tahun-tahun mendatang. (Red)
