Kota Metro, Tipikor News – Di tengah imbauan efisiensi dan kondisi ekonomi masyarakat yang masih menekan, sorotan tajam justru mengarah pada penggunaan anggaran di lingkungan Pemerintah Kota Metro.
Berdasarkan penelusuran dokumen pengadaan tahun 2026, ditemukan alokasi anggaran untuk jamuan tamu yang mencapai lebih dari Rp1 miliar.
Tak berhenti di situ, belanja natura dan pakan natura juga tercatat menembus Rp2 miliar. Jika digabungkan, totalnya mencapai: Lebih dari Rp3 miliar uang publik untuk kebutuhan konsumsi.
Pada pos jamuan tamu, terdapat empat paket kegiatan dengan nilai yang identic. Keempatnya dibagi dalam periode Triwulan I hingga IV: @ Rp 250.700.000 per paket.
Lihat Video: Rakyat Diminta Hemat, Walikota Metro Jamu Tamu Miliaran
Secara administratif, pembagian ini terlihat lazim. Namun, nilai yang sama persis dan berulang memunculkan dugaan adanya penyusunan anggaran yang tidak sepenuhnya berbasis kebutuhan riil.
“Angka yang terlalu seragam dalam beberapa paket sering menjadi indikator awal yang patut dicermati,” ujar seorang pemerhati anggaran.
Pola pembagian tersebut juga sejalan dengan praktik yang dikenal dalam dunia pengadaan sebagai fragmentasi atau pemecahan paket.
Metode ini biasanya dilakukan dengan membagi satu kebutuhan besar menjadi beberapa paket kecil. Tujuannya bisa beragam, mulai dari alasan administratif hingga kemudahan dalam proses pengadaan.
Namun, tanpa dasar kebutuhan yang jelas, pola ini berpotensi menimbulkan pertanyaan serius terkait efisiensi dan transparansi.
Sorotan tidak hanya berhenti pada jamuan tamu. Pada pos belanja natura dan pakan natura, pola yang mirip juga ditemukan.
Anggaran lebih dari Rp2 miliar tersebut tersebar dalam berbagai paket: Berdasarkan bulan, Berdasarkan triwulan dan Dengan kode kegiatan berbeda. Meski berbeda nomenklatur, substansi belanja tetap serupa.
Hal ini memunculkan dugaan adanya pengulangan kebutuhan dalam bentuk paket yang terpisah-pisah.
Temuan lain yang mengundang perhatian adalah penggunaan metode pengadaan yang beragam dalam jenis belanja yang sama. Sebagian paket menggunakan E-Purchasing, sementara lainnya melalui Pengadaan Langsung.
Perbedaan ini menimbulkan pertanyaan: apakah metode dipilih berdasarkan kebutuhan teknis, atau sekadar penyesuaian administratif?
Dengan nilai anggaran yang mencapai miliaran rupiah, publik berhak mendapatkan penjelasan:
Berapa jumlah tamu yang dijamu sepanjang tahun? Berapa biaya konsumsi per orang? Siapa saja penerima manfaat dari belanja natura tersebut? Dan Apakah seluruh pengeluaran telah sesuai dengan standar biaya yang ditetapkan?
Tanpa transparansi rinci, angka-angka ini berpotensi hanya menjadi formalitas dalam laporan.
Belanja jamuan dan natura bukanlah hal yang dilarang dalam sistem pemerintahan. Namun, ketika nilainya membengkak dan polanya berulang, muncul pertanyaan tentang kepatutan penggunaan anggaran.
Terlebih di saat masyarakat didorong untuk berhemat, penggunaan anggaran konsumsi dalam jumlah besar menjadi kontras yang sulit diabaikan.
Praktik pengelolaan anggaran modern tidak selalu menunjukkan penyimpangan secara terang-terangan. Ia bisa muncul dalam bentuk yang lebih halus:
Pembagian paket yang berulang, Nilai yang seragam dan struktur pengadaan yang tampak sah secara administrative. Namun demikian, satu hal tetap menjadi perhatian publik:
Apakah ini murni kebutuhan… atau ada pola yang perlu ditelusuri lebih dalam? Tim redaksi masih berupaya mengonfirmasi temuan ini kepada Pemerintah Kota Metro. (red)
