Perjadin dan Meeting Dinkes Lampung Telan Rp572 Juta Sebulan

BANDAR LAMPUNG, TIPIKOR NEWS — Alokasi anggaran belanja pada Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Lampung kembali memicu tanda tanya besar dari masyarakat.

Berdasarkan data Rencana Umum Pengadaan (RUP), instansi yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menyelamatkan kesehatan masyarakat ini justru menggelontorkan dana fantastis khusus untuk urusan jalan-jalan dan rapat dalam kurun waktu satu bulan.

Tidak tanggung-tanggung, total anggaran perjalanan dinas tersebut menembus angka Rp572.176.400 hanya untuk bulan Oktober 2026.

Setengah miliar lebih uang negara ludes dalam waktu singkat demi membiayai mobilitas para pejabatnya. Dari total anggaran tersebut, porsi terbesar dihabiskan untuk pos Belanja Perjalanan Dinas Biasa guna mendukung layanan kesehatan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dengan nilai mencapai Rp552.396.400.

Sementara sisa anggaran sebesar Rp19.780.000 dialokasikan untuk Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota.

Ironisnya, deretan angka fantastis ini terasa sangat mencederai rasa keadilan publik. Di tengah gelontoran dana ratusan juta rupiah untuk melibas jarak antar kabupaten/kota hingga menggelar rapat-rapat di luar kantor, realitas di akar rumput justru memperlihatkan pemandangan yang kontras.

Persoalan kesehatan di berbagai daerah Lampung masih menumpuk—mulai dari puskesmas yang kerap kekurangan fasilitas memadai, penanganan stunting yang masih menjadi pekerjaan rumah besar, hingga ketersediaan obat-obatan bagi warga yang kerap terkendala.

Alih-alih memprioritaskan anggaran untuk menuntaskan berbagai persoalan mendasar tersebut, instansi kesehatan justru tampak lebih sibuk menggenjot agenda mobilitas dan pertemuan formal berbiaya tinggi.

Publik pun layak mempertanyakan, apakah deretan perjalanan dan rapat mewah ini benar-benar berdampak langsung pada peningkatan mutu kesehatan rakyat, atau sekadar menjadi ajang menghabiskan anggaran demi “kesenangan” birokrasi semata.

Sudah saatnya orientasi penggunaan anggaran publik dievaluasi secara menyeluruh. Anggaran negara yang bersumber dari rakyat sudah sepatutnya dikembalikan untuk kepentingan rakyat, bukan sekadar membiayai agenda keliling daerah dan fasilitas rapat yang jauh dari menyentuh kebutuhan nyata masyarakat. (Red)