Way Kanan, Tipikor News — Pagi itu, ruang rapat Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan tak sekadar menjadi tempat pertemuan seremonial. Di balik suasana yang hangat dan akrab, terselip agenda yang lebih mendasar: menata ulang cara negara menilai kualitas aparaturnya.
Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan, Machiavelli Herman Tarmizi, menerima kunjungan tim Biro Sumber Daya Manusia Polda Lampung, Rabu (15/04/2026).
Agenda yang dibawa bukan hal baru, namun kerap luput dari perhatian publik: sosialisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam layanan Assessment Center Polri.
Di hadapan jajaran kepala SKPD, Kabag Binkar Ro SDM Polda Lampung, AKBP Andik Purnomo Sigit, memaparkan konsep yang terdengar teknokratis, namun berdampak luas.
Assessment Center, kata dia, bukan sekadar uji kelayakan administratif. Ia adalah metode penilaian berbasis simulasi, dirancang untuk membaca kompetensi secara lebih utuh—mulai dari kemampuan manajerial hingga ketahanan dalam mengambil keputusan.
“Penempatan jabatan tak lagi semata soal pengalaman atau kedekatan, tetapi berbasis ukuran yang lebih objektif dan terukur,” ujarnya.
Di titik ini, persoalan klasik birokrasi—penempatan yang tak selalu sejalan dengan kapasitas—coba dijawab dengan pendekatan yang lebih sistematis.
Lihat Video: Merawat Mutu Aparatur dari Ruang Rapat
Transparansi dan akuntabilitas menjadi kata kunci yang berulang disebut. Sebuah upaya untuk memastikan bahwa jabatan publik diisi oleh mereka yang benar-benar siap.
Namun, pembahasan tak berhenti pada aspek penilaian. Sosialisasi juga menyentuh mekanisme PNBP: kewajiban hukum, tata cara pembayaran, hingga pemanfaatan sebagai bagian dari pengelolaan aset negara.
Isu yang sering kali dianggap administratif, padahal menjadi fondasi tata kelola keuangan yang bersih.
Bagi Machiavelli Herman Tarmizi, inisiatif ini lebih dari sekadar program teknis. Ia melihatnya sebagai bagian dari upaya jangka panjang membangun birokrasi yang tangguh.
“Penguatan SDM adalah fondasi utama. Tanpa aparatur yang kompeten dan berintegritas, pelayanan publik akan berjalan di tempat,” katanya.
Pernyataan itu mencerminkan kesadaran yang kian menguat di banyak daerah: reformasi birokrasi tak bisa hanya mengandalkan regulasi. Ia membutuhkan instrumen yang mampu mengukur, sekaligus memperbaiki kualitas manusia di dalamnya.
Di tengah tuntutan publik yang semakin tinggi, terutama terhadap kinerja pejabat eselon III dan IV, Assessment Center mulai dipandang sebagai alat penting—bukan hanya untuk menilai, tetapi juga memetakan potensi dan kekurangan.
Pertanyaannya kemudian, sejauh mana metode ini akan dijalankan secara konsisten? Sebab, seperti banyak kebijakan lain, tantangan terbesar bukan pada konsep, melainkan pada pelaksanaannya.
Konsistensi, komitmen, dan keberanian menempatkan orang sesuai kapasitasnya akan menjadi ujian sesungguhnya. Pertemuan di Way Kanan itu mungkin hanya satu fragmen kecil.
Namun dari ruang rapat yang sederhana, terlihat upaya untuk menjawab persoalan lama dengan cara yang lebih terukur: memastikan bahwa di balik setiap jabatan, ada kompetensi yang bisa dipertanggungjawabkan.
