BANDAR LAMPUNG, TIPIKOR NEWS – Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menegaskan bahwa setiap program dan subkegiatan yang disusun oleh perangkat daerah harus memiliki keterkaitan langsung dengan target pembangunan Provinsi Lampung.
Penegasan tersebut disampaikan saat memimpin rapat pembahasan Rancangan Awal Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2027 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Pembahasan KUA PPAS 2027 difokuskan pada penyelarasan dokumen perencanaan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), penetapan prioritas pembangunan, serta penyusunan kebijakan anggaran yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Marindo Kurniawan menekankan bahwa proses perencanaan dan penganggaran tidak boleh sekadar berorientasi pada penyerapan anggaran, melainkan harus mampu menghasilkan program yang berdampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Setiap program dan subkegiatan yang disusun harus memiliki keterkaitan langsung dengan pencapaian target pembangunan daerah. Penyusunan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 harus diselesaikan secara tepat waktu, berkualitas, dan menjadi landasan yang kuat dalam penyusunan APBD 2027,” ujar Marindo Kurniawan, Jumat (3/7/2026).
Menurutnya, penyusunan APBD harus didasarkan pada perencanaan yang terukur, sehingga setiap rupiah anggaran yang dialokasikan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan mendukung percepatan pembangunan di berbagai sektor.
Dalam rapat tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung juga menegaskan tema pembangunan tahun 2027, yaitu “Akselerasi pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri Berbasis Potensi Daerah.
Tema tersebut diarahkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui penguatan produktivitas, peningkatan investasi, serta pengembangan industri berbasis potensi unggulan daerah.
Selain itu, pembahasan KUA-PPAS 2027 diarahkan untuk mendukung pencapaian sejumlah indikator makro pembangunan, meliputi penurunan angka kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran terbuka, peningkatan pertumbuhan ekonomi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Marindo juga mendorong seluruh perangkat daerah memanfaatkan teknologi informasi dalam proses perencanaan dan penganggaran agar penyusunan APBD berjalan lebih efektif, transparan, dan akuntabel.
Dengan pembahasan yang dilakukan sejak tahap awal, Pemerintah Provinsi Lampung berharap penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 dapat berlangsung tepat waktu, berkualitas, serta menjadi instrumen yang efektif dalam mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. (Red)
