KALIANDA, TIPIKOR NEWS – Dalam upaya meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah serta mengoptimalkan capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD), Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Lampung Selatan menggelar Rapat Evaluasi Optimalisasi PAD Triwulan II Tahun 2026.
Kegiatan strategis tersebut berlangsung pada Jumat (30/6/2026) dan menjadi bagian dari agenda rutin evaluasi terhadap pencapaian target penerimaan pajak maupun retribusi daerah.
Rapat evaluasi dipimpin langsung oleh Kepala BPPRD Kabupaten Lampung Selatan, Iwan Candra Gautama, dan dihadiri jajaran pejabat struktural serta para kepala bidang di lingkungan BPPRD.
Dalam pelaksanaannya, BPPRD turut menggandeng Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Lampung sebagai mitra pendamping untuk memberikan asistensi, masukan, serta penguatan terhadap tata kelola pengelolaan pendapatan daerah.
Kolaborasi bersama BPKP tersebut diharapkan mampu memperkuat sistem pengawasan internal sekaligus memastikan seluruh proses pengelolaan pajak dan retribusi daerah berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas.
Dalam rapat tersebut, masing-masing bidang memaparkan perkembangan realisasi PAD selama Triwulan II Tahun 2026. Evaluasi dilakukan terhadap berbagai sektor penyumbang pendapatan daerah, mulai dari pajak daerah hingga retribusi pelayanan, termasuk identifikasi potensi yang masih dapat dioptimalkan pada semester kedua tahun anggaran berjalan.
Selain membahas capaian realisasi, forum evaluasi juga mengulas berbagai tantangan yang dihadapi di lapangan, seperti kepatuhan wajib pajak, validitas basis data objek pajak, efektivitas penagihan, serta perlunya pemanfaatan teknologi informasi guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan mempercepat proses administrasi perpajakan daerah.
Kepala BPPRD Lampung Selatan. Iwan Candra Gautama menekankan bahwa evaluasi berkala menjadi instrumen penting dalam mengukur efektivitas program kerja sekaligus menyusun strategi yang lebih tepat sasaran untuk meningkatkan penerimaan daerah. Menurutnya, keberhasilan optimalisasi PAD tidak hanya bergantung pada besarnya potensi daerah, tetapi juga pada kualitas tata kelola, pengawasan, dan sinergi antarinstansi.
Melalui pendampingan dari BPKP Provinsi Lampung, BPPRD berharap dapat memperoleh berbagai rekomendasi perbaikan yang mampu meningkatkan efisiensi sistem pengelolaan pendapatan daerah. Pendekatan tersebut sekaligus menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam membangun tata kelola keuangan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada hasil.
Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah memiliki peran yang sangat penting dalam memperkuat kapasitas fiskal Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. Semakin tinggi capaian PAD, semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai berbagai program pembangunan tanpa bergantung sepenuhnya pada transfer dana dari pemerintah pusat.
Dana yang bersumber dari PAD menjadi salah satu penopang utama pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, hingga berbagai program pelayanan publik lainnya yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Melalui rapat evaluasi ini, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan kembali menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan pendapatan daerah secara berkelanjutan.
Dengan sinergi antara BPPRD, BPKP Provinsi Lampung, serta seluruh pemangku kepentingan, diharapkan target Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2026 dapat tercapai secara optimal sekaligus mendukung terwujudnya pembangunan daerah yang maju, mandiri, dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat Lampung Selatan. (Tim)
