Metro, Lampung – Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2025 di SMK Negeri 3 Metro menjadi perhatian publik setelah munculnya data realisasi anggaran yang menunjukkan besarnya alokasi belanja multimedia pembelajaran mencapai Rp537.637.000.
Nilai tersebut menjadi komponen belanja terbesar dari total dana BOS yang diterima sekolah sebesar Rp2.417.600.000 pada tahun 2025.
Berdasarkan data yang diperoleh, selain pengadaan multimedia pembelajaran, dana BOS juga digunakan untuk administrasi kegiatan sekolah sebesar Rp401.468.200, pembayaran honorarium Rp395.420.000, pemeliharaan sarana dan prasarana Rp341.079.000, pengembangan perpustakaan Rp241.760.000, serta pembayaran daya dan jasa Rp219.521.800.
Besarnya nilai pengadaan multimedia pembelajaran memunculkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat. Hingga saat ini belum diketahui secara rinci jenis perangkat yang dibeli, jumlah unit, spesifikasi teknis, harga satuan barang, penyedia pengadaan, maupun lokasi penggunaan perangkat tersebut.
Padahal, sesuai ketentuan pengelolaan Dana BOS, seluruh penggunaan anggaran wajib dapat dipertanggungjawabkan baik secara administratif maupun fisik. Selain itu, pengadaan barang dan jasa harus mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.
Sejumlah pemerhati pendidikan menilai pengadaan multimedia dengan nilai besar bukanlah masalah apabila benar-benar didasarkan pada kebutuhan pembelajaran siswa serta memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pendidikan.
“SMK memang membutuhkan perangkat teknologi untuk mendukung pembelajaran berbasis digital. Namun ketika nilai pengadaannya mencapai lebih dari setengah miliar rupiah, publik tentu berhak mengetahui rincian barang yang dibeli dan manfaatnya bagi siswa,” ujar seorang pemerhati pendidikan di Lampung.
Transparansi Menjadi Tuntutan
Pengamat kebijakan publik menilai keterbukaan informasi penggunaan dana BOS merupakan bagian dari tanggung jawab pengelolaan keuangan negara. Karena itu, masyarakat berhak mengetahui proses perencanaan, mekanisme pengadaan, hingga hasil akhir dari penggunaan anggaran tersebut.
Menurutnya, sekolah dapat menunjukkan transparansi melalui publikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), dokumen pengadaan, serta laporan realisasi yang mudah diakses masyarakat.
“Semakin besar nilai anggaran, semakin besar pula kebutuhan untuk membuka informasi kepada publik. Transparansi bukan hanya soal administrasi, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan,” ujarnya.
Perlu Klarifikasi Resmi
Selain pengadaan multimedia, sejumlah pos anggaran lain juga menjadi perhatian publik karena nilainya yang cukup besar. Namun hingga kini belum terdapat penjelasan resmi dari pihak SMKN 3 Metro mengenai rincian pengadaan multimedia pembelajaran maupun dasar kebutuhan anggaran yang mencapai Rp537 juta tersebut.
Publik berharap pihak sekolah dapat memberikan penjelasan terbuka mengenai jenis perangkat yang dibeli, jumlah barang, spesifikasi, mekanisme pengadaan, hingga manfaat yang diperoleh peserta didik dari penggunaan anggaran tersebut.
Sesuai prinsip keterbukaan informasi publik, penggunaan dana yang bersumber dari APBN melalui program BOS pada dasarnya dapat diketahui masyarakat sepanjang tidak termasuk informasi yang dikecualikan oleh peraturan perundang-undangan.
Hingga berita ini ditulis, pihak SMKN 3 Metro belum memberikan keterangan resmi terkait rincian pengadaan multimedia pembelajaran yang menjadi perhatian publik.
Redaksi membuka ruang hak jawab kepada pihak sekolah untuk memberikan klarifikasi, penjelasan, maupun data pendukung guna menjaga keberimbangan dan akurasi pemberitaan. (Tim)
