BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat sinergi dengan dunia usaha melalui Forum Corporate Social Responsibility (CSR) Lampung guna mendorong pelaksanaan program CSR yang lebih terarah, berkelanjutan, dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah.
Komitmen tersebut dibahas dalam pertemuan antara Pemerintah Provinsi Lampung dan Forum CSR Lampung yang berlangsung di Ruang Kerja Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Kantor Gubernur Lampung, Jumat (5/6/2026).
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa keterlibatan sektor swasta melalui program CSR memiliki peran strategis dalam mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, program CSR perlu dirancang secara terukur dan terintegrasi dengan kebutuhan pembangunan daerah agar manfaat yang dihasilkan dapat dirasakan secara luas dan berkelanjutan.
“Kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha harus terus diperkuat. Dengan sinergi yang baik, program CSR tidak hanya menjadi bentuk kepedulian perusahaan, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah,” ujar Gubernur Mirza.
Ia menekankan bahwa sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, lingkungan hidup, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi bidang-bidang strategis yang membutuhkan dukungan bersama dari berbagai pihak, termasuk dunia usaha.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen membangun tata kelola CSR yang lebih terintegrasi, transparan, dan akuntabel.
Menurutnya, Forum CSR Lampung harus menjadi wadah yang mampu menyelaraskan program-program perusahaan dengan kebutuhan pembangunan daerah, mulai dari tingkat kabupaten/kota hingga provinsi.
“Kita ingin seluruh program CSR yang ada dapat terpetakan dengan baik sehingga tidak berjalan sendiri-sendiri. Dengan begitu, manfaat yang diberikan kepada masyarakat akan lebih optimal,” kata Marindo.
Sebagai bentuk penguatan kelembagaan, Pemerintah Provinsi Lampung juga mendukung penerbitan Surat Keputusan (SK) Gubernur untuk Forum CSR Lampung. Selain itu, pemerintah mendorong pengembangan sistem digital dan dashboard CSR agar seluruh program perusahaan dapat terdokumentasi dan dipantau secara terbuka.
“Melalui dashboard CSR, pemerintah dapat memonitor perkembangan program secara real time dan masyarakat juga bisa melihat kontribusi dunia usaha terhadap pembangunan daerah,” tambahnya.
Ketua Forum CSR Lampung Veronika Saptarini menyambut baik dukungan yang diberikan Pemerintah Provinsi Lampung. Ia menilai forum tersebut menjadi sarana penting untuk membangun kesamaan persepsi antara pemerintah dan perusahaan mengenai arah pelaksanaan CSR.
Veronika menegaskan bahwa CSR tidak seharusnya dipandang sebagai beban perusahaan, melainkan sebagai investasi jangka panjang yang memberikan manfaat bagi keberlanjutan usaha sekaligus kesejahteraan masyarakat.
“Ketika perusahaan menjalankan CSR dengan baik, manfaatnya akan kembali kepada perusahaan melalui hubungan yang harmonis dengan masyarakat, reputasi yang baik, dan keberlanjutan usaha,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut juga dibahas pembentukan forum CSR yang kuat hingga tingkat kabupaten/kota, penyusunan panduan pelaksanaan CSR, serta penguatan koordinasi lintas sektor guna memastikan setiap program yang dijalankan mampu memberikan dampak maksimal bagi masyarakat.
Melalui kolaborasi yang semakin erat antara pemerintah dan dunia usaha, diharapkan program CSR dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung terwujudnya Lampung yang maju, sejahtera, dan berdaya saing. (red)
