Bandar Lampung, Tipikor News — Polemik belanja bahan cetak di lingkungan BPPRD Kota Bandar Lampung terus bergulir dan kini makin menjadi sorotan publik. Pasalnya, dari sejumlah data pengadaan yang beredar, nama vendor tertentu tampak berulang kali muncul dalam berbagai paket proyek bernilai ratusan juta rupiah.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar di tengah masyarakat: apakah proses pengadaan benar-benar berlangsung sehat dan kompetitif, atau justru hanya berputar pada perusahaan yang “itu-itu saja”?
Hingga 20 Mei 2026, realisasi belanja alat dan bahan kegiatan kantor di BPPRD Bandar Lampung tercatat telah mencapai Rp845.619.780 dari total pagu sekitar Rp1,8 miliar.
Karya Perdana Mendominasi
Dari rincian pengadaan yang dihimpun, vendor bernama Karya Perdana disebut menerima sejumlah paket bahan cetak dengan nilai fantastis.
Beberapa di antaranya meliputi:
Amplop Dinas Linen ukuran 24 x 11 — Rp131.310.500
Bahan Cetak — Rp69.930.000
Bahan Cetak — Rp30.559.965
Bahan Cetak — Rp34.164.000
Bahan Cetak — Rp28.080.000
Selain Karya Perdana, terdapat pula vendor lain seperti Pratama Mandiri, Kandita, dan Tawakal. Namun dominasi nama tertentu dalam berbagai paket pengadaan membuat publik mulai curiga.
“Kalau nama vendor terus muncul berulang kali dengan nilai proyek besar, wajar masyarakat bertanya-tanya. Transparansinya harus dibuka,” ujar seorang pemerhati anggaran daerah di Bandar Lampung.
Sorotan tajam juga mengarah pada pengadaan amplop dinas berbahan linen premium senilai Rp131 juta lebih.
Bahan linen dikenal sebagai jenis kertas eksklusif yang biasa digunakan untuk undangan formal dan dokumen mewah.
Penggunaannya dalam amplop dinas pemerintahan dinilai sebagian kalangan sebagai bentuk pemborosan anggaran.
“Rakyat lagi susah, tapi amplop surat pemerintah malah pakai bahan premium. Ini yang bikin publik geram,” kata seorang warga Bandar Lampung.
Di tengah kampanye efisiensi dan sistem administrasi paperless, besarnya anggaran bahan cetak justru dianggap bertolak belakang dengan semangat penghematan.
Selain proyek cetak, BPPRD Bandar Lampung juga menjadi sorotan karena anggaran Belanja Modal Personal Computer yang mencapai lebih dari Rp1,2 miliar untuk delapan paket pengadaan.
Beberapa spesifikasi perangkat yang tercantum antara lain:
Acer Veriton Z4 AIO Core i7
Printer Epson Ecotank
Notebook/Laptop Hybrid Asus ROG G531 GT
Nama seri Asus ROG yang identik dengan laptop gaming kelas tinggi pun memantik perhatian publik.
“Kalau hanya untuk administrasi kantor, kenapa spesifikasinya seperti perangkat gaming?” ujar seorang aktivis antikorupsi lokal.
Besarnya anggaran dan dominasi vendor tertentu kini memunculkan desakan agar dilakukan audit menyeluruh terhadap proyek pengadaan di lingkungan BPPRD Bandar Lampung.
Masyarakat meminta aparat pengawas internal, lembaga audit, hingga penegak hukum menelusuri proses pengadaan untuk memastikan tidak ada praktik yang merugikan keuangan daerah.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak BPPRD Kota Bandar Lampung belum memberikan keterangan resmi terkait mekanisme pengadaan maupun alasan dominasi vendor tertentu dalam proyek bahan cetak tersebut. (Red)
