Lampung Selatan, Tipikor News – Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan mulai menyiapkan langkah perbaikan layanan Penerangan Jalan Umum (PJU) menyusul banyaknya aspirasi masyarakat terkait kondisi lampu jalan yang dinilai belum optimal di berbagai wilayah.
Upaya tersebut salah satunya dilakukan dengan menjajaki kerja sama dengan PT Fokus Indo Lighting guna meningkatkan kualitas penerangan jalan melalui sistem yang lebih efisien dan modern.
Rencana kerja sama ini dibahas dalam pemaparan teknis yang berlangsung di Rumah Dinas Bupati Lampung Selatan, Kamis (5/3/2026).
Program peningkatan layanan PJU tersebut dirancang melalui dua skema, yakni Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) serta penataan infrastruktur lampu jalan yang sudah ada saat ini.
Technical Senior Advisor PT Fokus Indo Lighting, Niknurrahman, menjelaskan bahwa langkah awal yang perlu dilakukan adalah melakukan pendataan menyeluruh terhadap seluruh lampu jalan di Kabupaten Lampung Selatan.
Menurutnya, pendataan tersebut penting untuk mengetahui jumlah, kondisi, serta titik lampu secara akurat sehingga dapat menjadi dasar penyusunan program perbaikan.
“Dengan anggaran sekitar Rp750 juta kita bisa mendapatkan data lampu secara aktual. Setelah datanya didapat, kita cari permasalahannya, lalu disusun usulan serta solusinya. Dari situ juga akan terlihat potensi efisiensinya,” ujar Niknurrahman.
Ia mengungkapkan, saat ini terdapat sekitar 9.000 titik lampu PJU di Lampung Selatan yang masih menggunakan teknologi dengan konsumsi energi cukup tinggi. Kondisi tersebut menyebabkan pemerintah daerah harus mengeluarkan biaya listrik hingga sekitar Rp17 miliar setiap tahun.
Namun demikian, menurutnya biaya tersebut berpotensi ditekan jika sistem penerangan jalan dirancang lebih efisien dengan memanfaatkan teknologi yang lebih modern.
“Kalau direncanakan dengan baik dan menggunakan teknologi yang tepat, biaya itu bisa diturunkan hingga sekitar Rp8 miliar per tahun tanpa menurunkan pelayanan kepada masyarakat,” jelasnya.
Efisiensi tersebut dapat dilakukan melalui penggantian lampu yang boros energi sekaligus penataan sistem penerangan jalan secara lebih modern dan terintegrasi.
Selain itu, melalui skema KPBU, pemerintah daerah juga memiliki peluang menambah layanan penerangan jalan tanpa harus membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara langsung.
Dalam skema tersebut, pihak swasta terlebih dahulu menanggung investasi pembangunan, sementara pemerintah daerah melakukan pembayaran setelah sistem penerangan jalan mulai beroperasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Investasi minimal Rp100 miliar baru dapat berjalan. Misalnya untuk 5.000 titik lampu prioritas smart lighting, setiap titik dikenakan biaya sekitar Rp22 juta. Pembayaran baru dilakukan setelah sistem beroperasi dan memberikan manfaat,” katanya.
Sementara itu, Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, menyambut baik rencana kerja sama tersebut. Menurutnya, peningkatan layanan penerangan jalan merupakan kebutuhan penting masyarakat.
“Lampung Selatan sangat membutuhkan program seperti ini dan ini sangat baik untuk ke depan. Namun kita juga harus melihat dari sisi finansialnya, di mana potensi penghematannya agar ada ruang yang bisa dimanfaatkan,” ujar Egi.
Ia menegaskan, skema KPBU dapat menjadi salah satu solusi untuk mempercepat pembangunan infrastruktur penerangan jalan di Lampung Selatan. Meski demikian, seluruh rencana tetap harus melalui kajian teknis dan perhitungan yang matang.
“Dominan aspirasi masyarakat itu jalan dan penerangan. Jadi program seperti ini memang perlu kita siapkan, tetapi kajian teknis mengenai kondisi existing tetap harus dilakukan agar anggarannya bisa kita pertanggungjawabkan,” tegasnya. (Tim)
