Bandar Lampung, Tipikor.news – Pemerintah Provinsi Lampung akan menghapuskan uang komite bagi satuan pendidikan SMA, SMK, dan SLB Negeri se-Provinsi Lampung mulai tahun ajaran 2025/2026.
Kebijakan tersebut merupakan arahan langsung dari Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, yang disampaikan dalam rapat koordinasi bersama kepala sekolah se-Lampung di SMA Negeri 2 Bandar Lampung pada Kamis (5/6/2025).
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Thomas Amirico menjelaskan, kebijakan ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat dalam mengakses pendidikan menengah dan luar biasa di sekolah negeri.
“Berdasarkan arahan Pak Gubernur yang disampaikan di hadapan para kepala sekolah SMA, SMK dan SLB Negeri se-Lampung, beliau berkomitmen dan memastikan bahwa insyaAllah uang komite akan kita hapuskan,” kata Thomas.
Ia menambahkan, seluruh kebutuhan operasional sekolah akan dibiayai menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah yang bersumber dari APBD dan APBN.
InsyaAllah dana operasional terkait dengan pengelolaan pendidikan di seluruh satuan akan didukung dari APBD, dan ini akan berjalan pada tahun ajaran 2025 – 2026.
Thomas juga menegaskan, satuan pendidikan negeri jenjang SMA SMK dan SLB, untuk tidak memungut biaya maupun sumbangan dari orang tua siswa.
“Tadi disampaikan kepada pihak sekolah untuk tidak lagi memungut biaya pendaftaran, atau pingutan biaya apa pun. Kecuali mungkin perorangan yang benar-benar mampu atau CSR perusahaan diperbolehkan,” ujar Tomas.
Selain itu sekolah juga tidak boleh lagi mengumpulkan orang tua siswa maupun meminta sumbangan untuk operasional sekolah, karena nanti insyaAllah seluruh operasional sekolah akan dibantu oleh APBD.
Kebijakan ini kata Thomas, berlaku untuk seluruh sekolah negeri yang ada di provinsi Lampung. Ini skema baru untuk sekolah negeri, nanti insyaAllah kita akan lihat ke depan untuk swasta. Tapi sementara ini untuk 203 ribu siswa di 352 sekolah yang terdiri 227 SMA, 112 SMK, dan 13 SLB Negeri.
Thomas juga menyampaikan, kebijakan ini sejalan dengan visi Gubernur Lampung agar seluruh masyarakat memiliki akses pendidikan yang merata dan terjangkau.
“Gubernur ingin kualitas pendidikan di Lampung menjadi baik. Semua masyarakat memiliki akses pendidikan yang afirmatif, benar-benar pendidikan yang membantu masyarakat yang tidak mampu agar bisa sekolah gratis, khususnya SMA dan SMK negeri,” pungkasnya. (*)
