BANDAR LAMPUNG, TIPIKOR NEWS — Pemerintah Provinsi Lampung melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mengalokasikan anggaran sebesar Rp600 juta pada Tahun Anggaran 2026 untuk kegiatan rehabilitasi Gedung Kantor BPBD. Kebijakan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai skala prioritas penggunaan anggaran, mengingat BPBD merupakan perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam penanganan bencana di Provinsi Lampung.
Berdasarkan dokumen perencanaan anggaran Tahun 2026, alokasi dana tersebut tidak diperuntukkan bagi program penanggulangan bencana baru, melainkan untuk rehabilitasi gedung kantor yang digunakan sebagai pusat operasional BPBD.
Dari total pagu anggaran sebesar Rp600 juta, sekitar Rp499,9 juta dialokasikan untuk pekerjaan rehabilitasi fisik bangunan. Sementara sisanya, sekitar Rp100 juta, digunakan untuk jasa konsultansi perencanaan, pengawasan konstruksi, serta kebutuhan administrasi pelaksanaan kegiatan.
Rehabilitasi tersebut direncanakan mencakup satu unit gedung kantor dengan luas penanganan sekitar 2.336 meter persegi dan dijadwalkan berlangsung sepanjang Tahun Anggaran 2026.
Secara administratif, rehabilitasi gedung pemerintah merupakan bagian dari upaya menjaga aset daerah agar tetap berfungsi dengan baik. Pemerintah juga kerap beralasan bahwa kondisi sarana dan prasarana yang memadai akan mendukung efektivitas pelayanan publik, termasuk pelayanan kebencanaan yang membutuhkan koordinasi cepat saat terjadi keadaan darurat.
Lihat Video: Rp600 Juta untuk Kantor BPBD Lampung, Layakkah Jadi Prioritas Anggaran 2026?
Namun demikian, besarnya anggaran untuk rehabilitasi kantor juga membuka ruang diskusi publik mengenai penetapan prioritas belanja daerah. Di tengah berbagai tantangan kebencanaan yang dihadapi Lampung, mulai dari banjir, tanah longsor, hingga potensi bencana hidrometeorologi lainnya, masyarakat tentu berharap setiap rupiah anggaran yang dialokasikan mampu memberikan manfaat yang optimal bagi peningkatan kapasitas penanggulangan bencana.
Penguatan pelayanan kebencanaan pada dasarnya tidak hanya bergantung pada kondisi gedung perkantoran, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia, kecukupan peralatan, sistem peringatan dini, logistik, hingga kemampuan respons cepat saat terjadi bencana.
Karena itu, transparansi dalam pelaksanaan rehabilitasi menjadi aspek penting agar publik dapat mengetahui kondisi awal gedung, ruang lingkup pekerjaan yang dilakukan, serta manfaat nyata yang dihasilkan setelah proyek selesai. Keterbukaan informasi tersebut juga menjadi bagian dari akuntabilitas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Apabila rehabilitasi tersebut memang dibutuhkan untuk meningkatkan keamanan bangunan, memperbaiki fasilitas yang mengalami kerusakan, dan mendukung pelayanan kepada masyarakat, maka pelaksanaannya diharapkan dapat dilakukan secara efektif, efisien, serta sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Ke depan, masyarakat juga akan menantikan apakah investasi sebesar Rp600 juta tersebut benar-benar mampu meningkatkan kualitas pelayanan BPBD dalam menjalankan tugas penanggulangan bencana, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat Lampung.
