Bandar Lampung, Tipikor news — Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung, Mirza Irawan Dwi Atmaja, menegaskan bahwa arah kebijakan keuangan daerah tahun 2026 akan difokuskan pada penguatan kemandirian fiskal, efisiensi belanja, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Hal tersebut sejalan dengan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2026 yang menempatkan pengelolaan keuangan sebagai instrumen strategis dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Menurut Mirza, pengelolaan keuangan daerah tidak hanya mencakup aspek perencanaan dan penganggaran, tetapi juga meliputi pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pengawasan yang terintegrasi. “Keuangan daerah harus dikelola secara akuntabel dan transparan agar mampu menjawab kebutuhan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Mirza kepada Tipikor News, Jumat (15/5/2026) di Bandar Lampung.
Ia menjelaskan, kebijakan keuangan daerah 2026 diarahkan untuk mendukung visi pembangunan Provinsi Lampung 2025–2029, yaitu “Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas”. Visi tersebut diterjemahkan dalam kebijakan fiskal yang berpihak pada rakyat, mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang efisien.
Dari sisi kapasitas fiskal, Mirza mengungkapkan bahwa tren lima tahun terakhir menunjukkan perbaikan signifikan. Setelah sempat mengalami penurunan pada 2021 akibat dampak pandemi COVID-19, kapasitas fiskal Lampung kembali meningkat pada 2022 hingga 2023, meskipun sedikit terkoreksi pada 2024.
“Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam penerimaan daerah, baik dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun dana transfer. Ini menjadi modal penting untuk memperkuat kemandirian fiskal ke depan,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa strategi ke depan akan difokuskan pada optimalisasi sumber pendapatan daerah serta peningkatan efektivitas belanja. Pemerintah daerah juga akan memastikan kesinambungan fiskal agar tetap sehat dan berkelanjutan.
Adapun fokus utama kebijakan keuangan daerah tahun 2026 meliputi: Optimalisasi dan mobilisasi pendapatan daerah secara realistis dengan tetap menjaga daya beli masyarakat; Peningkatan kualitas belanja daerah berbasis hasil (outcome based budgeting), khususnya untuk pemulihan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan;
Kemudian, Pengelolaan pembiayaan daerah yang cermat, produktif, dan berkelanjutan; dan Sinkronisasi antara perencanaan pembangunan (RKPD) dan penganggaran (R-APBD) guna meningkatkan efektivitas kebijakan publik.
Mirza menekankan bahwa pengelolaan keuangan daerah tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian fiskal, tetapi juga sebagai penggerak utama pembangunan.
“Dengan pengelolaan yang tepat, keuangan daerah akan menjadi motor penggerak kesejahteraan masyarakat Lampung secara berkelanjutan,” tutupnya. (Red)
