Bandar Lampung, Tipikor News – Di tengah arus pembangunan yang kian kompetitif, Provinsi Lampung mencoba keluar dari jebakan lama: menjadi sekadar penghasil bahan mentah. Pemerintah provinsi kini mendorong perubahan arah mengolah komoditas di dalam daerah, mengunci nilai tambah, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.
Di bawah kepemimpinan Rahmat Mirzani Djausal, bersama Wakil Gubernur Jihan Nurlela dan Sekretaris Daerah Marindo Kurniawan, Lampung memproyeksikan diri sebagai kawasan industri unggulan di Sumatera. Strateginya terang: hilirisasi komoditas berbasis kawasan industri.
“Baru sekitar 30 persen komoditas yang dihilirisasi. Sisanya masih dijual dalam bentuk mentah,” ujar Mirza di Bandar Lampung. Pernyataan itu menegaskan satu hal: potensi besar Lampung belum sepenuhnya dimanfaatkan.
Empat Kawasan, Mesin Baru Ekonomi
Untuk mendorong perubahan itu, pemerintah provinsi menyiapkan empat kawasan industri utama—masing-masing dengan peran berbeda, tetapi saling melengkapi.
Kawasan Industri Rejosari menjadi salah satu tulang punggung. Dengan luas sekitar 4.000 hektare, kawasan ini mencakup wilayah Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Pesawaran. Fokusnya pada agroindustri, memanfaatkan kedekatan dengan jalur distribusi utama.
Di pesisir selatan, Kawasan Industri Ketibung diposisikan sebagai pusat industri berat. Berlokasi di Lampung Selatan, kawasan ini masuk prioritas nasional dan diarahkan untuk pengembangan petrokimia, baja, hingga oleokimia.
Sementara itu, Way Kanan Industrial Estate di Kabupaten Way Kanan disiapkan sebagai kawasan industri berbasis pertanian dengan luas mencapai 4.500 hektare. Komoditas yang selama ini dijual mentah diharapkan dapat diolah langsung di kawasan ini.
Di sisi lain, Tanggamus Industrial Estate di Kabupaten Tanggamus difokuskan pada industri maritim. Dengan luas sekitar 1.200 hektare, kawasan ini membuka peluang pengembangan sektor kelautan yang selama ini belum optimal.
Tambahan lainnya, Tanjung Bintang Industrial Estate, menjadi pelengkap ekosistem industri dengan skala lebih kecil, namun strategis.
Infrastruktur Sudah, Eksekusi Menyusul
Lampung tidak kekurangan infrastruktur.
Keberadaan Jalan Tol Trans Sumatera, jaringan rel kereta api, hingga pelabuhan menjadi modal awal yang kuat. Jalur distribusi ini memungkinkan bahan baku dari wilayah Sumatera bagian selatan diolah di Lampung sebelum didistribusikan lebih luas.
Dalam perhitungan pemerintah, jika dua dari empat kawasan industri tersebut berhasil beroperasi, dampaknya bisa signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Target ambisius pun dipasang: delapan persen.
Namun, optimisme itu berhadapan dengan persoalan klasik, kesiapan regulasi dan tata ruang. Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) masih menjadi salah satu penghambat utama masuknya investasi.
Gubernur Mirza secara terbuka meminta pemerintah kabupaten dan kota mempercepat penyelesaian dokumen tersebut. Tanpa kepastian tata ruang, rencana industri berisiko berhenti di atas kertas.
Selama ini, Lampung dikenal sebagai lumbung komoditas pangan. Namun, sebagian besar hasilnya dijual dalam bentuk mentah. Nilai tambah justru dinikmati daerah lain yang memiliki fasilitas pengolahan.
Melalui hilirisasi, pemerintah ingin membalik pola itu. Komoditas diolah di dalam daerah, tenaga kerja terserap, dan pertumbuhan ekonomi terdorong.
Pertanyaannya kini bukan lagi pada konsep, melainkan konsistensi pelaksanaan. Sebab membangun kawasan industri bukan sekadar membuka lahan, tetapi memastikan investasi datang, industri tumbuh, dan rantai pasok berjalan.
Lampung sedang berupaya naik kelas. Dari penghasil menjadi pengolah. Dari sekadar pemasok menjadi pemain.
Apakah lompatan itu akan benar-benar terjadi, atau kembali tertahan di simpang birokrasi, waktu yang akan menjawab. (Red)
