Bandar Lampung, Tipikor News — Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat komitmennya dalam menekan angka pengangguran melalui berbagai kebijakan strategis dan inovatif. Langkah ini menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) sekaligus memperkuat daya saing daerah.
Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, saat mengikuti rapat penilaian apresiasi kinerja pemerintah daerah dalam dimensi penurunan tingkat pengangguran bersama tim penilai pusat, Rabu (1/4/2026).
Kegiatan yang berlangsung secara virtual dari ruang kerja Sekda itu merupakan bagian dari evaluasi kinerja pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Penilaian dilakukan terhadap dokumen kebijakan, capaian kinerja, serta inovasi daerah di bidang ketenagakerjaan.
Dalam paparannya, Marindo menjelaskan bahwa Provinsi Lampung memiliki potensi besar dari sisi bonus demografi. Dengan jumlah penduduk mencapai 9,52 juta jiwa, sekitar 69,24 persen di antaranya merupakan kelompok usia produktif.
Menurutnya, potensi tersebut merupakan kekuatan besar yang harus dikelola secara optimal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan memperluas kesempatan kerja di daerah.
“Ini adalah kekuatan besar yang harus kita kelola dengan baik. Namun, di sisi lain masih terdapat tantangan, seperti kualitas SDM yang belum optimal, tingkat kemiskinan yang relatif tinggi, serta struktur ekonomi yang masih didominasi sektor pertanian dengan produktivitas yang perlu ditingkatkan,” ujar Marindo.
Dari sisi ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Provinsi Lampung pada tahun 2025 tercatat sebesar 4,21 persen. Angka ini mengalami sedikit peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, namun masih dinilai lebih baik dibandingkan sejumlah provinsi lain di wilayah Sumatera.
Meski demikian, Marindo menyoroti persoalan mendasar yang masih menjadi perhatian pemerintah daerah, yakni dominasi tenaga kerja di sektor informal yang mencapai 64,72 persen.
Selain itu, tingkat pengangguran di kalangan lulusan SMA dan SMK juga masih tergolong cukup tinggi.
Karena itu, Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan akan terus mendorong kebijakan yang terarah, kolaboratif, dan berkelanjutan. Upaya tersebut meliputi peningkatan kompetensi tenaga kerja, perluasan lapangan kerja, penguatan pelatihan vokasi, serta penyesuaian antara dunia pendidikan dan kebutuhan pasar kerja.
Melalui forum penilaian ini, Pemprov Lampung berharap berbagai langkah yang telah dilakukan dapat menjadi bukti keseriusan daerah dalam menurunkan angka pengangguran sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Tim)
