Kota Metro, Tipikor News — Polemik dugaan penggunaan rumah dinas dan potensi konflik kepentingan di lingkungan Pemerintah Kota Metro memasuki babak baru.
Wali Kota Metro, Bambang Iman Santoso, secara resmi menyampaikan keberatan atas pemberitaan yang beredar sekaligus mengajukan permohonan hak jawab dan koreksi.
Dokumen keberatan tersebut tertuang dalam surat berjudul “Keberatan terhadap Pemberitaan dan Permohonan Hak Jawab/Koreksi” yang diterima redaksi, Kamis (2/4/2026).
Dalam surat itu, pihak Wali Kota menilai sejumlah pemberitaan sebelumnya tidak sepenuhnya akurat dan berpotensi menimbulkan persepsi keliru di tengah masyarakat.
Dalam klarifikasinya, Wali Kota membantah narasi yang menyebut rumah dinas digunakan di luar ketentuan. Ia menegaskan bahwa penggunaan rumah jabatan tetap mengacu pada aturan yang berlaku dan tidak melanggar ketentuan hukum maupun administrasi pemerintahan.
Namun demikian, surat tersebut tidak secara rinci menjawab pertanyaan utama yang menjadi sorotan publik, yakni terkait siapa saja yang secara resmi tercatat sebagai penghuni rumah dinas. Ketiadaan penjelasan detail ini justru menyisakan ruang tafsir baru di tengah masyarakat.
Soal ASN dan Dugaan Konflik Kepentingan
Menanggapi isu keterkaitan keluarga dengan status Aparatur Sipil Negara (ASN), Wali Kota juga menyampaikan bahwa tidak ada intervensi ataupun penyalahgunaan kewenangan dalam jabatan publiknya.
Ia menegaskan bahwa seluruh proses kepegawaian dan profesionalitas ASN tetap berjalan sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku.
Meski demikian, pengamat tata kelola pemerintahan Junaidi menilai bahwa persoalan ini tidak semata-mata soal pelanggaran hukum, melainkan juga menyangkut etika publik.
“Dalam konteks pemerintahan modern, potensi konflik kepentingan tidak selalu harus terbukti secara hukum. Persepsi publik juga menjadi faktor penting,” ujar Junaidi Kamis (3/4/2026).
Pengajuan hak jawab oleh Wali Kota merupakan hak yang dijamin dalam Undang-Undang Pers. Namun dalam praktiknya, hak jawab tidak hanya berfungsi sebagai bantahan, melainkan juga sebagai ruang klarifikasi terbuka kepada publik.
Dalam kasus ini, sejumlah poin krusial dinilai masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut, antara lain Status resmi penghuni rumah dinas, Batasan penggunaan fasilitas negara, dan Relasi struktural dalam lingkungan ASN.
Tanpa penjelasan yang komprehensif, isu yang semula bersifat internal berpotensi berkembang menjadi krisis kepercayaan publik.
Lebih lanjut Junaidi mengatakan, di tengah meningkatnya perhatian masyarakat, transparansi menjadi kunci utama. Publik kini tidak hanya menunggu bantahan, tetapi juga kejelasan berbasis data dan fakta.
Sebab dalam era keterbukaan informasi, diam atau jawaban parsial sering kali justru memperbesar spekulasi.
Serial investigasi ini akan terus menelusuri perkembangan terbaru, termasuk respons lanjutan dari Pemerintah Kota Metro serta kemungkinan implikasi kebijakan yang lebih luas. (Tim Investigasi)
