Tanggamus, Tipikor.news — Aroma busuk dugaan korupsi kembali menyengat dari balik tembok kokoh Pemerintah Kabupaten Tanggamus. Dari ruang-ruang berpendingin udara, tempat kebijakan seharusnya dirancang demi kesejahteraan rakyat, justru tercium bau pesta sunyi para penguasa—pesta yang diduga dibiayai dari uang publik.
Tabir kelam itu tersibak setelah Jaringan Pemerhati Anggaran Lampung (JPAL) membedah laporan keuangan daerah Tahun Anggaran 2025. Di balik dokumen yang tampak rapi, sah, dan penuh stempel legalitas, tersembunyi angka-angka fantastis yang diduga menyimpang jauh dari logika, etika, dan rasa keadilan.
Sorotan tajam mengarah pada belanja barang dan jasa senilai Rp 20,715 miliar di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus. Tak kurang dari 291 paket belanja kini menjadi bahan perbincangan publik. Angka-angka itu bukan sekadar memantik kecurigaan, tetapi juga kemarahan.
Lihat Video: Skandal Miliaran Rupiah di Tanggamus: Pesta Jamuan di Balik Meja Kekuasaan, Rakyat Menahan Lapar
Ketua JPAL, Junaidi, menyebut temuan ini sebagai sebuah sandiwara anggaran yang dimainkan dengan skenario rapi.
“Ini bukan sekadar laporan keuangan. Ini drama korupsi. Angka-angkanya seolah disusun oleh aktor yang paham betul cara bersembunyi di balik administrasi,” tegasnya.
Sorotan paling mencolok tertuju pada Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Kepala Daerah 57818 Orang / Kali Rp 2.110.830.000 dan belanja makanan dan minuman jamuan tamu yang menembus angka Rp 1,998 miliar.
Di atas kertas, pos anggaran ini tampak wajar. Namun ketika diurai satu per satu, ironi pun menganga lebar—mencederai akal sehat dan nurani publik.
Rinciannya mencengangkan:
- Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Kepala Daerah 57818 Orang / Kali Rp 2.110.830.000
- Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Kepala Daerah 57818 Orang / Kali Rp 110.830.000
- Belanja makanan dan minuman harian rumah dinas dan ruang kerja Bupati: Rp 492.568.000
- Jamuan tamu Bupati (2.273 orang/kali): Rp 250.030.000
- Belanja makanan dan minuman rumah dinas dan ruang kerja Wakil Bupati: Rp 355.547.000
- Snack tamu pemerintah daerah (23.000 orang/kali): Rp 230.000.000
- Air mineral jamuan tamu (4.250 galon/dus): Rp 122.250.000
- Doa bersama/pengajian Bupati dan Wakil Bupati terpilih (3.000 orang/kali): Rp 90.000.000
- Snack kotak ruang kerja Bupati (3.700 orang/kali): Rp 55.500.000
- Snack kotak ruang kerja Wakil Bupati (3.000 orang/kali): Rp 45.000.000
- Snack kotak ruang kerja Sekda (1.600 orang/kali): Rp 24.000.000
- Open house Idul Fitri Wakil Bupati: Rp 27.500.000
Jika seluruh angka ini benar terjadi, maka kantor Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah seolah berubah menjadi arena pesta tanpa henti. Ribuan tamu digambarkan hadir silih berganti, menikmati jamuan yang nilainya setara dengan jerih payah ribuan rakyat kecil.
Namun satu pertanyaan besar menggantung di udara: apakah tamu-tamu itu benar-benar ada, atau hanya hidup di atas lembaran laporan keuangan?
“Ini bukan lagi soal pemborosan. Ini penghinaan terbuka terhadap rakyat yang masih menghitung receh untuk membeli beras,” ujar Junaidi dengan nada geram.
Ia menilai praktik semacam ini hanya mungkin terjadi ketika pengawasan internal lumpuh dan moral pengelola anggaran runtuh.
JPAL pun mendesak aparat penegak hukum, BPK, dan Inspektorat untuk segera turun tangan. Audit menyeluruh dinilai tak bisa ditunda—bukan sekadar untuk mengungkap siapa yang bermain di balik angka-angka itu, tetapi juga untuk menyelamatkan sisa kepercayaan publik yang nyaris habis.
Di sisi lain, masyarakat Tanggamus hanya bisa menatap getir. Di tengah harga kebutuhan pokok yang terus melambung dan hidup yang kian menghimpit, kabar tentang miliaran rupiah yang diduga habis untuk jamuan tamu terasa seperti pesta pora di atas penderitaan rakyat.
Apakah ini sekadar kelalaian administratif? Ataukah ada tangan-tangan licik yang dengan sadar menari di atas penderitaan publik? Jawabannya masih menunggu. Namun satu hal tak terbantahkan: aroma dugaan korupsi ini terlalu menyengat untuk ditutup-tutupi.
Hingga berita ini ditayangkan, Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus, Suaidi, saat dikonfirmasi memilih bungkam dan enggan memberikan keterangan. (Tim)
