Kota Metro, Tipikor News – Sorotan tajam juga diarahkan pada jurang antara pencitraan digital dan realitas hukum. Anes menilai, citra pemimpin yang selama ini tampil tegas dan heroik di media sosial runtuh ketika berhadapan dengan konsekuensi hukum dari janjinya sendiri.
“Di kamera tampak gagah, tapi di hadapan hukum justru berlindung di balik alasan mental tertekan. Pemimpin seharusnya pasang badan, bukan cuci tangan dan mengorbankan ribuan THL demi menyelamatkan diri,” ujar Anes.
Ia menyebut fenomena ini sebagai populisme narsistik — berani tampil di depan publik, namun rapuh ketika harus bertanggung jawab.
Mengaitkan kasus THL dengan anomali Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sebelumnya ia ungkap, Anes memperingatkan bahwa pengakuan “tidak sadar” justru membuka pintu masuk audit investigatif oleh BPK RI.
Lihat Video: Skandal Materai Rp10 Ribu Metro: Gagah di Konten, Ciut di Hadapan Hukum
Dengan sistem audit berbasis Big Data Analytics, BPK disebut mampu melacak kejanggalan kebijakan dan aliran anggaran secara presisi.
“BPK tidak akan menerima alasan tertekan atau tidak sadar. Justru pengakuan ini mempermudah audit investigatif. Metro terancam temuan kerugian negara yang masif akibat kepemimpinan yang lemah menjaga sistem,” paparnya.
Tak berhenti pada kritik, Anes secara resmi mendesak Ombudsman RI Perwakilan Lampung dan BPK RI Perwakilan Lampung untuk memberi atensi khusus terhadap tata kelola pemerintahan Kota Metro.
Ia meminta Ombudsman menguji unsur penyalahgunaan wewenang dan pengabaian kewajiban hukum, serta BPK membedah LKPD Kota Metro dengan audit kinerja yang lebih ketat.
“Jangan sampai rakyat Metro menanggung utang daerah hanya karena pimpinannya gemar PHP demi meredam gejolak politik sesaat,” tandasnya.
Anes menutup analisisnya dengan kesimpulan keras: Kota Metro tengah mengalami Crisis of Leadership yang akut. Pola yang muncul dinilai berbahaya — gagah saat demo, namun ‘amnesia’ ketika hukum mengetuk pintu.
Pengakuan “di bawah tekanan” dan “tidak sadar” disebut sebagai bentuk moral hazard birokrasi, upaya membatalkan tanggung jawab hukum atas kesepakatan yang dibuat sendiri.
“Dengan mengaku tidak sadar, seorang pemimpin secara tidak langsung menyatakan bahwa otoritasnya bisa dibeli oleh tekanan massa. Ini titik terendah kewibawaan kepemimpinan,” pungkas Anes.
Menurutnya, Metro membutuhkan pemimpin bermetal baja — berani berkata tidak ketika aturan melarang, dan berani bertanggung jawab ketika janji telah diucapkan.
“Mengelola kota tidak bisa dengan setengah sadar dan polesan kamera. Jika kapasitas mental pemimpin goyah oleh tekanan, maka secara etika dan konstitusi, kelayakannya memegang mandat rakyat patut dievaluasi,” tutupnya. (Tim)
