Bandar Lampung, Tipikor.news – Pada Selasa, 16 September 2025, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara daring.
Rapat ini berlangsung di Ruang Command Center Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, dengan tujuan untuk membahas kondisi inflasi dan pengendalian harga komoditas di berbagai daerah.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan perkembangan Indeks Harga Produsen (IPH) pada minggu kedua September 2025.
Tercatat bahwa 13 provinsi mengalami kenaikan IPH sementara 23 provinsi mengalami penurunan dibandingkan dengan bulan sebelumnya.
Sementara itu, dua provinsi, yaitu Lampung dan Papua Pegunungan, menunjukkan stabilitas harga.
Amalia menyoroti dua komoditas utama, yaitu beras dan minyak goreng, yang meskipun mengalami kenaikan IPH kecil, tetap berada di level harga yang tinggi.
“Kedua komoditas ini perlu mendapat perhatian karena yang dibayarkan konsumen adalah level harga,” jelasnya.
Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, mengingatkan pemerintah daerah untuk menjaga konsistensi dalam mengendalikan harga beras di pasar.
“Diharapkan kepala daerah dan semua pihak di daerah untuk tidak cepat berpuas diri. Upaya operasi pasar bersama Bulog harus dilakukan secara rutin,” tegasnya.
Sebanyak 93 daerah dilaporkan tidak mengalami penurunan harga beras dalam 2 – 3 minggu terakhir.
Tomsi meminta Bulog dan pemerintah daerah untuk meningkatkan volume operasi pasar dan memperluas jangkauan pangan murah.
Dalam rapat yang sama, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga / Kepala BKKBN, Wihaji, membahas tata kelola kependudukan.
Tujuan utamanya adalah menjaga keseimbangan antara jumlah penduduk dan dunia usaha.
Dari total 286 juta penduduk Indonesia, terdapat 192 juta penduduk usia produktif (14 – 65 tahun), yang menjadi perhatian utama dalam perencanaan pembangunan kependudukan.
Rapat ini menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengatasi tantangan inflasi dan menjaga stabilitas ekonomi serta kependudukan di Indonesia. (Tim)
