Kota Metro, Tipikor.news – Kota Metro tidak sedang menghadapi sekadar angka dalam laporan keuangan. Rp161 miliar yang terpangkas dari Dana Transfer ke Daerah (TKD) tahun anggaran 2026 adalah alarm keras—bukan bisikan administratif, melainkan sirene darurat yang menggema di ruang-ruang kebijakan. Di tengah ruang fiskal yang menyempit hingga 24 persen dari total struktur anggaran, publik justru disuguhi tanda tanya besar: ke mana arah pengelolaan keuangan daerah sebenarnya dibawa?
Pemangkasan ini bukan hanya berdampak pada penyesuaian belanja, tetapi berpotensi langsung menyentuh sektor pelayanan dasar—mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ketika transfer pusat menyusut, seharusnya pemerintah daerah berdiri pada fondasi kemandirian fiskal yang kuat. Namun yang terjadi justru sebaliknya: ketergantungan tinggi terhadap dana pusat dan lemahnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Indikasi PAD Bocor, Transparansi Dipertanyakan
Dugaan kebocoran PAD semakin memperkeruh situasi. Sejumlah sorotan mengarah pada sektor retribusi dan pajak daerah yang dinilai belum dikelola secara maksimal dan transparan. Jika benar terjadi kebocoran dalam mekanisme pemungutan atau pelaporan, maka persoalannya bukan lagi sekadar defisit angka—melainkan cacat sistemik dalam tata kelola.
Lihat Video: Rp161 Miliar Menguap, PAD Bocor, DPRD Ditantang Gunakan Hak Interpelasi
PAD sejatinya adalah simbol kemandirian daerah. Ia mencerminkan kemampuan pemerintah mengelola potensi ekonomi lokal secara akuntabel. Namun ketika kebocoran terjadi, integritas pengelolaan keuangan pun dipertanyakan. Publik berhak mengetahui: seberapa besar potensi yang hilang? Siapa yang bertanggung jawab? Dan langkah konkret apa yang sudah diambil?
Efisiensi atau Sekadar Kosmetik Kebijakan?
Di tengah tekanan fiskal, jargon “efisiensi” kembali digaungkan. Namun pertanyaan mendasar muncul: apakah efisiensi benar-benar menyentuh belanja non-prioritas, atau hanya pergeseran angka tanpa perubahan substansi?
Pemangkasan anggaran yang tidak berbasis pada evaluasi menyeluruh berisiko menjadi kamuflase kebijakan. Jika belanja seremonial tetap berjalan sementara pelayanan publik diketatkan, maka masyarakatlah yang pertama merasakan dampaknya. Efisiensi sejati seharusnya berorientasi pada perlindungan kebutuhan dasar rakyat, bukan sekadar menjaga citra administrasi tetap terlihat patuh.
DPRD di Titik Uji Sejarah
Sorotan kini mengarah ke lembaga legislatif. DPRD Kota Metro berada pada titik uji sejarah: apakah akan menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal atau memilih diam dalam pusaran situasi?
Hak interpelasi bukanlah instrumen politis semata, melainkan hak konstitusional untuk meminta penjelasan resmi kepada eksekutif terkait kebijakan strategis yang berdampak luas. Dalam konteks pemangkasan Rp161 miliar dan dugaan kebocoran PAD, penggunaan hak tersebut menjadi relevan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.
Diam dalam situasi krisis fiskal bukanlah netralitas. Ia bisa dimaknai sebagai pembiaran. Sebaliknya, langkah tegas dan terbuka justru akan memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga perwakilan.
Krisis Integritas atau Momentum Pembenahan?
Situasi ini dapat dibaca sebagai krisis integritas kolektif—atau justru momentum pembenahan menyeluruh. Pemerintah daerah dituntut melakukan audit internal yang transparan terhadap sektor-sektor penyumbang PAD, memperkuat sistem digitalisasi penerimaan, serta menata ulang prioritas belanja berbasis kebutuhan riil masyarakat.
Di sisi lain, DPRD diharapkan tidak sekadar menjadi stempel kebijakan, melainkan penjaga keseimbangan kekuasaan. Ketika ruang fiskal menyempit dan kepercayaan publik terancam, keberanian mengambil sikap menjadi penentu arah sejarah.
Rp161 miliar mungkin hanya angka di atas kertas. Namun bagi warga Kota Metro, ia berarti jalan yang tertunda diperbaiki, pelayanan yang terhambat, dan peluang ekonomi yang terancam hilang.
Pada akhirnya, pertanyaan terbesar bukan hanya tentang ke mana uang itu pergi—tetapi siapa yang berani memastikan bahwa setiap rupiah kembali berpihak pada rakyat. Karena sejarah, cepat atau lambat, akan mencatat siapa yang berdiri membela kepentingan publik dan siapa yang memilih menjadi penonton. (Tim)
