Bandar Lampung, Tipikor News – Di tengah sorotan tajam publik terhadap tata kelola anggaran negara, peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 menjadi alarm keras bagi pemerintah dan insan pers.
Momentum nasional yang digelar di Provinsi Banten itu ditegaskan sebagai panggilan moral untuk menguatkan fungsi kontrol jurnalistik, khususnya pada sektor pendidikan yang mengelola dana publik bernilai raksasa.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Thomas Amirico, S.STP., M.H, secara tegas menyatakan bahwa pers tidak boleh ragu, apalagi takut, dalam mengawasi penggunaan anggaran pendidikan dan kebudayaan.
Menurutnya, besarnya alokasi anggaran pendidikan yang dikelola pemerintah daerah menyimpan potensi risiko apabila tidak diawasi secara ketat dan berkelanjutan.
Di sinilah peran pers diuji—bukan sekadar menyampaikan informasi, tetapi membongkar fakta dan memastikan setiap rupiah digunakan untuk kepentingan rakyat.
“Pers harus berani menjalankan fungsi kontrol. Kritik dan pengawasan berbasis data justru sangat dibutuhkan agar pengelolaan anggaran pendidikan benar-benar tepat sasaran dan bebas dari penyimpangan,” tegas Thomas, Senin (9/2/2026).
Ia menekankan bahwa keterbukaan informasi publik tidak boleh berhenti sebagai jargon seremonial. Transparansi, kata dia, adalah kewajiban moral sekaligus amanat hukum yang harus dikawal bersama antara pemerintah dan media.
Thomas juga menegaskan, Disdikbud Provinsi Lampung membuka ruang selebar-lebarnya bagi insan pers untuk melakukan konfirmasi, klarifikasi, hingga menyampaikan kritik konstruktif terhadap setiap kebijakan dan program yang dijalankan.
Peringatan HPN 2026, lanjutnya, harus dimaknai lebih dalam sebagai pengingat bahwa pers bukan sekadar mitra pemerintah dalam publikasi kegiatan, tetapi penjaga utama transparansi dan akuntabilitas, terutama di tengah meningkatnya kecurigaan publik terhadap pengelolaan anggaran pendidikan.
“Pers yang independen dan berintegritas adalah benteng awal pencegahan penyimpangan. Tanpa pers yang kritis, ruang gelap dalam birokrasi akan sulit dibongkar,” pungkas Thomas Amirico.
HPN 2026 pun kembali menegaskan satu pesan penting: ketika pers memilih diam, risiko penyimpangan membesar. Namun ketika pers berdiri kritis, kepentingan publik mendapat perlindungan. (Red)
