Scroll untuk baca artikel
Korupsi

Penilaian JPAL Terhadap Belanja Pegawai dan Publik DPRD Kota Metro

45
×

Penilaian JPAL Terhadap Belanja Pegawai dan Publik DPRD Kota Metro

Sebarkan artikel ini

Kota Metro, Tipikor.news – Jaringan Pemerhati Anggaran Lampung (JPAL) telah melakukan penilaian terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 – 2025 oleh Sekretariat DPRD Kota Metro, Provinsi Lampung.

Tim JPAL Junaidi mengungkap bahwa belanja pegawai masih lebih besar dibandingkan belanja publik, yang menunjukkan ketidakseimbangan dalam alokasi anggaran. Kondisi ini disebabkan karena sebagian besar APBD tersedot hanya untuk memenuhi kebutuhan internal.

“Hampir seluruh Anggaran yang dialokasikan melebihi batas ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan tahun 2025. Akibatnya, belanja publik mendapatkan porsi yang lebih kecil, sehingga berpotensi menghambat pembangunan dan pelayanan publik,” ujar Junai, Kamis, (18/9/2025).

Seperti pada APBD 2025, lanjut Junai, total alokasi belanja barang dan jasa di Sekretariat DPRD Kota Metro mencapai Rp 20,459 miliar, yang berisi rincian untuk 349 paket penyedia sebesar Rp 6,317 miliar dan 48 kegiatan swakelola sebesar Rp 14,142 miliar.

Lihat Video: Penilaian JPAL Terhadap Belanja Pegawai dan Publik DPRD Kota Metro

Alokasi anggaran tersebut sebagian besar digunakan untuk belanja Perjalanan Dinas. Hingga saat ini total anggaran yang telah terealisasi sebesar Rp 5.291.200.414, dengan jumlah paket yang telah diserah Terima sebanyak 97 paket, dengan rincian sebagai berikut: (Data terlampir)

Menurutnya, Anggaran tersebut Menyerap sebagian besar anggaran yang seharusnya bisa dialokasikan untuk program-program publik.

Ketidakseimbangan dalam alokasi anggaran ini menimbulkan kekhawatiran mengenai efektivitas penggunaan dana publik.

JPAL merekomendasikan agar DPRD Kota Metro melakukan peninjauan kembali terhadap alokasi anggaran dan memastikan bahwa belanja publik harusnya mendapatkan porsi yang lebih besar demi kesejahteraan masyarakat.

“Penyesuaian ini dapat membantu dalam mencapai tujuan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Kota Metro,” ungkapnya.

Bagaimana tanggapan Sekretaris DPRD Kota Metro atas pemberitaan ini, tunggu edisi mendatang. (Tim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *