Bandar Lampung, Tipikor.news – Pemerintah Provinsi Lampung resmi menghapus uang komite bagi siswa SMA, SMK dan SLB negeri mulai tahun ajaran 2025/2026. Kebijakan tersebut disambut positif Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar.
Dilansir dari Tribunlampung.com Ketua DPRD Lampung menegaskan, pihaknya mendukung penuh langkah Pemprov dalam menggratiskan seluruh biaya pendidikan jenjang menengah atas.
“Sudah sepatutnya kebijakan sekolah gratis untuk SMA, SMK, dan SLB dijadikan sebagai langkah strategis yang harus terus diperkuat dan dijaga keberlanjutannya,” kata Giri melalu keterangannya Minggu (8/6/2025).
Sekretaris DPD Partai Gerindra Lampung itu juga menyampaikan, pendidikan adalah hak dasar setiap warga negara dan menjadi kunci utama peningkatan kualitas sumber daya manusia.
DPRD Provinsi Lampung, kata Giri, siap mengawal implementasi program tersebut melalui dukungan anggaran yang memadai, sekaligus memastikan pelaksanaan berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Tak hanya itu, DPRD juga mendorong peningkatan kualitas pendidikan secara menyeluruh, mulai dari sarana prasarana, kompetensi guru, hingga layanan pendidikan inklusif.
“Kami juga mengajak seluruh elemen masyarakat orangtua, pendidik, dan pemangku kepentingan lainnya untuk bersama-sama menyukseskan program ini demi masa depan generasi muda Lampung,” ujarnya.
Diketahui, kebijakan penghapusan uang komite merupakan salah satu program prioritas Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dalam mewujudkan pendidikan inklusif dan berkualitas tanpa hambatan biaya.
“Mulai sekarang, tidak boleh ada lagi pungutan uang komite untuk siswa SMA. Segala kebutuhan sekolah akan dibantu lewat APBD. Saya minta dukungan semua pihak untuk memperbaiki kualitas pendidikan kita,” ujar Gubernur Mirza saat memberikan pengarahan kepada para kepala sekolah SMA, SMK, dan SLB se-Lampung, Kamis (5/6/2025).
Mirza juga menyoroti rendahnya capaian pendidikan di Lampung. Dari 352 sekolah negeri, hanya 20 sekolah yang siswanya lolos UTBK. Bahkan, 49 sekolah tidak meloloskan satu pun siswa ke perguruan tinggi.
Kita tidak akan mampu memajukan Indonesia jika SDM kita tertinggal. Kalau anak-anak Lampung tak disiapkan sejak sekarang, mereka akan kalah bersaing dengan SDM luar,” tegasnya.
Menurutnya, peran guru dan kepala sekolah sangat penting dalam membentuk generasi masa depan. “Ajari mereka dengan penuh kasih, keikhlasan, dan ketulusan. Kita sedang membangun fondasi masa depan Lampung,” tambahnya.
Tak hanya itu, Gubernur juga tengah merancang pembentukan 35 sekolah unggulan di seluruh kabupaten/kota, memperkenalkan mata pelajaran pilihan seperti bahasa Jepang, Korea, dan Arab untuk kelas 12, serta mendorong keterlibatan CSR untuk mendukung sektor pendidikan.
Mirza menetapkan tiga indikator keberhasilan kepala sekolah, yakni persentase lulusan yang masuk perguruan tinggi, terserap di dunia kerja, dan yang mampu menjadi wirausahawan.
“Saya titipkan masa depan Lampung dan visi Indonesia Emas 2045 kepada para kepala sekolah,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Thomas Amirico memastikan kebijakan ini akan menyasar sekitar 203 ribu siswa di 352 sekolah negeri.
“Pak Gubernur punya komitmen kuat. Insyaallah seluruh biaya operasional sekolah akan ditanggung lewat APBD, sehingga orang tua tidak lagi dibebani biaya tambahan,” jelas Thomas.
Ia juga menegaskan, sekolah tidak diperbolehkan lagi memungut biaya dalam bentuk apa pun, baik saat pendaftaran maupun selama proses belajar-mengajar.
“Tidak boleh lagi mengumpulkan orangtua untuk membahas sumbangan sekolah. Itu harus dihentikan,” tegasnya.
Thomas menambahkan, pihaknya juga tengah mengevaluasi kemungkinan penerapan skema serupa untuk sekolah swasta.
“Pak Gubernur ingin kualitas pendidikan Lampung meningkat merata dan seluruh masyarakat mendapat akses pendidikan tanpa terkecuali,” pungkasnya. (*)
