Kota Metro, Tipikor.news – Pemerhati Anggaran Lampung menyoroti realisasi anggaran sebesar Rp 6.422.371.739 untuk kegiatan Pengelolaan Informasi dan Pengembangan Media Komunikasi Publik Lingkup OPD di Kota Metro. Anggaran tersebut dinilai sebagai bentuk pemborosan, mengingat hasil yang ditampilkan belum sebanding dengan besarnya dana yang digunakan.
Dari hasil pantauan tim investigasi, portal Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Kota Metro yang dapat diakses melalui plid.metrokota.go.id hanya berisi 399 dokumen informasi, sebagian besar berupa foto kegiatan dari kelurahan dan beberapa OPD. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan publik mengenai efektivitas penggunaan anggaran yang mencapai miliaran rupiah tersebut.
Berdasarkan Laporan Kinerja Triwulanan II Tahun 2025 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro, Sri Amanto, S.H., M.H., pada 4 Agustus 2025, realisasi anggaran mencapai 107,72 persen dari alokasi sebesar Rp 5.962.006.936. Kelebihan realisasi ini disebut terjadi karena adanya percepatan beberapa kegiatan yang semula dijadwalkan pada triwulan berikutnya.
Diskominfo Kota Metro menjelaskan bahwa fokus utama pada periode tersebut adalah peningkatan sistem portal PLID, termasuk pembaruan tampilan antarmuka dan penyederhanaan prosedur unggahan dokumen agar lebih mudah diakses masyarakat.
Selain itu, dilakukan kolaborasi lintas OPD hingga tingkat kelurahan untuk mendorong unggahan dokumen informasi publik dari masing-masing unit kerja.
Langkah ini disebut sebagai bagian dari upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pada tahun 2025, Diskominfo menargetkan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) mencapai 100 persen dengan nilai kinerja 70 poin.
Untuk mencapai target tersebut, dilakukan rekapitulasi dokumen pendukung, optimalisasi koordinasi antar-OPD, serta pelatihan bagi pengelola informasi publik.
Kepala Diskominfo Kota Metro, Sri Amanto, menyatakan bahwa realisasi anggaran yang melampaui target menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat sistem informasi publik.
“Melalui optimalisasi portal PLID dan sinergi antar-OPD, diharapkan keterbukaan informasi publik di Kota Metro semakin meningkat dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Meski demikian, sejumlah pihak menilai bahwa hasil yang ditampilkan belum sebanding dengan besarnya anggaran yang dikeluarkan. Pemerhati Anggaran Lampung mendesak agar dilakukan audit menyeluruh terhadap efektivitas penggunaan dana tersebut guna memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. (tim)
