Lampung Timur, Tipikor News — Peristiwa tak biasa mengguncang lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Sebuah mobil dinas jenis Toyota Innova yang sehari-hari digunakan oleh Bupati Lampung Timur, Ela Siti Nuryamah, dikabarkan ditarik oleh debt collector, memicu tanda tanya besar di tengah publik.
Informasi yang beredar menyebutkan, kendaraan tersebut diduga ditarik akibat adanya tunggakan pembayaran yang belum diselesaikan oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Lampung Timur. Jika benar, insiden ini mencerminkan persoalan serius dalam tata kelola administrasi dan keuangan di lingkup pemerintah daerah.
Lebih mengejutkan lagi, penarikan disebut-sebut terjadi langsung di rumah dinas bupati, sesaat setelah kepala daerah menyelesaikan aktivitasnya. Namun hingga kini, belum ada keterangan resmi yang mengonfirmasi kronologi pasti kejadian tersebut.
Peristiwa ini langsung menjadi sorotan. Pasalnya, kendaraan operasional kepala daerah merupakan fasilitas vital yang seharusnya dikelola secara profesional dan menjadi prioritas dalam penganggaran. Dugaan adanya tunggakan justru memunculkan pertanyaan: mengapa kendaraan dinas bisa bermasalah secara pembayaran, dan apakah sistem pengelolaannya berjalan semestinya?
Sejumlah kalangan bahkan mempertanyakan kebijakan penggunaan kendaraan. Di tengah informasi adanya pengadaan mobil dinas melalui APBD, muncul dugaan bahwa kendaraan yang digunakan justru berasal dari skema sewa.
“Kalau memang sudah ada kendaraan dinas yang dibeli dari anggaran daerah, kenapa masih menggunakan kendaraan sewa? Ini harus dijelaskan secara terbuka,” ujar salah satu sumber yang enggan disebutkan namanya.
Dugaan kelalaian dalam pengelolaan anggaran pun mencuat. Jika tunggakan benar terjadi, hal ini bisa mengindikasikan lemahnya koordinasi internal serta pengawasan di tubuh Setdakab Lampung Timur.
Namun, pihak Bagian Umum Setdakab Lampung Timur membantah kabar tersebut. “Dapat info dari mana, gak ada itu,” ujar Kepala Bagian Umum singkat saat dikonfirmasi Embaranpost.id, Kamis (9/4/2026).
Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak terkait lainnya, termasuk perusahaan penyedia kendaraan yang diduga terlibat dalam insiden tersebut.
Di tengah simpang siur informasi, masyarakat kini menunggu penjelasan terbuka dari pemerintah daerah. Transparansi menjadi kunci untuk menjawab berbagai spekulasi yang berkembang sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan.
Jika benar terjadi, ini bukan sekadar insiden teknis—melainkan alarm keras bagi manajemen keuangan daerah. Jika tidak, publik berhak tahu: apa sebenarnya yang terjadi? (*)
Â
