Bandar Lampung — BEM SI Lampung menggelar aksi unjuk rasa dengan membawa bendera Aliansi Lampung Melawan di Kantor DPRD Provinsi Lampung, Senin (23/2/2026)
Aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi mahasiswa terkait kebijakan pendidikan di Provinsi Lampung. Dalam aksinya, mahasiswa menyampaikan enam tuntutan, antara lain menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama daerah, mewujudkan pendidikan gratis, penambahan anggaran pendidikan, peningkatan kesejahteraan guru honorer, pemindahan siswa dan guru SMA Siger ke sekolah berlegalitas resmi dengan jaminan beasiswa, serta mendorong regulasi pajak progresif untuk anggaran pendidikan.
Aspirasi mahasiswa diterima langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Lampung A. Giri Akbar, S.E., M.B.A., dan turut hadir membersamai Wakil Ketua I DPRD Khostiana SE. MH, Ketua Komisi V DPRD Lammpung Dr. Yanuar Irawan., SE. MM.
Turut hadir menemui massa aksi antara lain Ni Ketut Dewi Nadi. ST, Ferliska Ramadita Johan. SH, Lesty Putri Utami. SH M.Kn. M. Syukron Mukhtar. Lc. MA, Budhi Condrowati. SE. Ketut Romeo, serta Staff ahli Gubernur bidang pemerintahan, hukum dan politik Ahmad saefullah, SH, Sekretaris DPRD Provinsi Lampung Desca Paksi Moeda, ST. MT MM dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Thomas M. Rico. S.STP, MH
Ketua DPRD Provinsi Lampung menegaskan bahwa DPRD menerima aspirasi yang disampaikan mahasiswa dan akan menindaklanjuti serta mengawal tuntutan tersebut bersama Pemerintah Provinsi Lampung sesuai kewenangan yang ada.
Ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung yang membidangi pendidikan juga menyatakan komitmennya untuk fokus mengawal implementasi kebijakan pendidikan, termasuk program pendidikan gratis di SMA dan SMK negeri, peningkatan kesejahteraan guru honorer, serta penanganan sekolah yang belum memiliki legalitas agar tidak merugikan siswa.
DPRD Provinsi Lampung menilai aksi mahasiswa merupakan bagian dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Oleh karena itu, DPRD bersama Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen memastikan kebijakan pendidikan berjalan konkret, adil, dan merata guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Lampung. (Tim Humas)
