Jakarta, Tipikor News — Target ambisius pembangunan 3 juta rumah kembali digaungkan pemerintah pusat. Namun, di balik angka besar itu, muncul satu pertanyaan mendasar: seberapa siap daerah menjalankannya
Kabupaten Lampung Tengah menjadi salah satu daerah yang ikut masuk dalam pusaran agenda nasional ini. Melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Cipta Karya (DPKPCK), pemerintah daerah hadir langsung dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang digelar di Kantor Kementerian Dalam Negeri, 7–9 April 2026.
Lihat Video: Lampung Tengah Siap Wujudkan 3 Juta Rumah Layak Huni
Kepala DPKPCK Lampung Tengah, Irfan Toga Setiawan, bersama Plt. Kepala Bidang Perumahan, Novida Asri Dewi, mendampingi Plt. Bupati I Komang Koheri dalam forum tersebut.
Rakor ini bukan sekadar agenda seremonial, melainkan upaya menyatukan langkah antara pusat dan daerah dalam merealisasikan program perumahan nasional.
Pemerintah pusat menegaskan, pembangunan akan difokuskan pada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), serta kalangan ASN, TNI, dan Polri.
Skema pembiayaan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan dukungan BP Tapera diharapkan menjadi tulang punggung percepatan program.
Namun, seperti banyak program nasional lainnya, tantangan justru sering muncul di tingkat daerah.
Birokrasi perizinan yang panjang, keterbatasan data, hingga kemampuan fiskal menjadi hambatan klasik yang belum sepenuhnya terurai. Dalam konteks ini, peran pemerintah daerah menjadi krusial—bukan hanya sebagai pelaksana, tetapi juga penentu keberhasilan.
“Pemerintah daerah wajib mendukung Program Nasional 3 Juta Rumah melalui penyederhanaan perizinan, seperti pembebasan PBG dan BPHTB melalui kebijakan daerah,” ujar Irfan Toga Setiawan.
Ia juga menekankan pentingnya optimalisasi Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai upaya memangkas jalur birokrasi, serta penyediaan data yang akurat untuk memastikan bantuan tepat sasaran.
Meski komitmen telah ditegaskan di meja rapat, pekerjaan sesungguhnya justru dimulai setelahnya. Realisasi program tidak hanya ditentukan oleh kebijakan, tetapi juga konsistensi pelaksanaan di lapangan.
Lampung Tengah kini berada di titik penting: antara peluang mempercepat pembangunan hunian layak bagi masyarakat, atau terjebak dalam rutinitas administratif yang kerap memperlambat.
Target sudah ditetapkan. Dukungan telah disuarakan. Kini, publik menunggu satu hal yang paling nyata: apakah rumah itu benar-benar akan berdiri? (Tim)
