Bandar Lampung — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung menghadiri Kick Off Meeting Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2027 yang digelar Pemerintah Provinsi Lampung di Balai Keratun Lantai 3, Komplek Perkantoran Pemprov Lampung, Kamis (15/1/2026).
Kehadiran DPRD dalam forum strategis ini menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan dan penganggaran, sekaligus memastikan arah pembangunan daerah disusun secara terukur, aspiratif, serta selaras dengan kebutuhan masyarakat.
Kegiatan tersebut dihadiri Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Wakil Gubernur Jihan Nurlela, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan, serta Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar. Turut hadir anggota DPRD Abdul Aziz dan Sekretaris DPRD Descatama Paksi Moeda, bersama jajaran pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota se-Lampung.
Dalam kesempatan itu, Ahmad Giri Akbar menyatakan dukungan penuh terhadap target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen dan penurunan angka kemiskinan hingga 5 persen, sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045.
Menurutnya, keberhasilan perencanaan pembangunan sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD. Ia meminta seluruh komisi DPRD yang bermitra dengan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menurunkan ego sektoral dan memperkuat kolaborasi lintas sektor agar setiap program benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
Giri juga menyoroti potensi program nasional makan bergizi gratis sebagai instrumen strategis dalam menekan angka kemiskinan, terutama jika melibatkan tenaga kerja dari keluarga prasejahtera sehingga mampu meningkatkan pendapatan rumah tangga.
Berdasarkan paparan data Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung yang disampaikan Kepala BPS Lampung, persentase penduduk miskin pada September 2024 tercatat sebesar 10,62 persen. Angka ini menunjukkan tren penurunan dibandingkan Maret 2024 dan Maret 2023, namun tetap menjadi tantangan serius menuju target 5 persen pada 2027.
Sementara itu, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menekankan pentingnya perencanaan pembangunan yang inklusif dan berbasis optimalisasi potensi ekonomi daerah. Ia menegaskan, target ambisius tersebut tidak dapat dicapai hanya dengan mengandalkan belanja APBD, melainkan harus diperkuat dengan dorongan investasi serta penguatan sektor-sektor produktif.
DPRD Provinsi Lampung pun menegaskan pentingnya keselarasan perencanaan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota agar RKPD Tahun 2027 benar-benar terintegrasi, efektif, dan berkelanjutan dalam upaya pengentasan kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Lampung. (*)
