Lampung Timur, Tipikor.news – Kabupaten Lampung Timur kembali diguncang kabar yang mencoreng dunia pendidikan. Delapan SMK Negeri di Lampung Timur, sekolah yang selama ini dikenal berprestasi dan menjadi kebanggaan masyarakat, kini terseret dalam pusaran dugaan korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2025.
Di balik aktivitas belajar yang tampak normal, tersimpan kisah kelam tentang uang pendidikan yang diduga diselewengkan.
Dana BOS yang seharusnya menjadi penopang kegiatan belajar-mengajar justru diduga bocor hingga menimbulkan kerugian negara mencapai Rp 1,2 miliar hanya dalam satu tahun anggaran.
Fakta mengejutkan ini terkuak dari dokumen rekapitulasi penggunaan dana BOS yang memperlihatkan mark up gila-gilaan pada pos biaya administrasi kegiatan sekolah. Angka-angka dalam laporan keuangan tampak membengkak secara tidak wajar, jauh melampaui batas kewajaran dan ketentuan perundang-undangan.
Padahal, Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2023 secara tegas membatasi biaya administrasi maksimal 10 persen dari total dana BOS. Namun aturan tersebut seolah hanya menjadi pajangan. Di lapangan, praktiknya justru berbanding terbalik.
Sorotan publik kian tajam setelah terungkap Total dugaan kerugian negara mencapai Rp 1.200.672.400, dengan rincian:
SMKN 1 Pekalongan: Dana BOS Rp 960 juta, administrasi Rp 243,5 juta (seharusnya Rp 96 juta) – Kerugian: Rp 147,5 juta, SMKN 1 Raman Utara: Dana BOS Rp 656,8 juta, administrasi Rp 253,4 juta (seharusnya Rp 65,6 juta) – Kerugian: Rp 187,7 juta, SMKN 1 Sukadana: Dana BOS Rp 1,019 miliar, administrasi Rp 268,7 juta (seharusnya Rp 101,9 juta) – Kerugian: Rp 166,8 juta, SMKN 1 Way Bungur: Dana BOS Rp 635,2 juta, administrasi Rp 345,3 juta (seharusnya Rp 63,5 juta) – Kerugian: Rp 281,8 juta, SMKN 1 Braja Selebah: Dana BOS Rp 574,4 juta, administrasi Rp 166,2 juta (seharusnya Rp 57,4 juta) – Kerugian: Rp 108,8 juta, SMKN 1 Labuhan Maringgai: Dana BOS Rp 697,6 juta, administrasi Rp 183,1 juta (seharusnya Rp 69,7 juta) – Kerugian: Rp 113,3 juta, SMKN 1 Gunung Pelindung: Dana BOS Rp 417,6 juta, administrasi Rp 151,4 juta (seharusnya Rp 41,7 juta) – Kerugian: Rp 109,6 juta dan SMKN 1 Marga Sekampung: Dana BOS Rp 528 juta, administrasi Rp 137,6 juta (seharusnya Rp 52,8 juta) – Kerugian: Rp 84,8 juta
Sumber internal menyebutkan, modus yang digunakan tergolong klasik namun dilakukan secara sistematis dan rapi. Laporan administrasi diduga dimanipulasi, sebagian kegiatan dicatat fiktif, sementara realisasi di lapangan jauh dari nilai yang dilaporkan.
Dana BOS yang semestinya mengalir untuk kebutuhan siswa, buku, praktik kejuruan, dan fasilitas pendidikan, justru diduga menguap ke kantong oknum tertentu.
Amarah Publik dan Desakan Penegakan Hukum Praktik ini memicu kemarahan masyarakat pendidikan di Lampung Timur. Dana BOS yang seharusnya suci dan berpihak pada masa depan anak bangsa kini disebut telah berubah menjadi “bancakan oknum sekolah.”
Aktivis antikorupsi mendesak aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian hingga kejaksaan, untuk segera turun tangan.
“Ini bukan sekadar pelanggaran administrasi. Ini indikasi kuat korupsi yang terstruktur dan berjamaah. Negara dirugikan, dan hak siswa dirampas secara terang-terangan,” tegas seorang pemerhati pendidikan daerah.
Hingga berita ini diturunkan, Dinas Pendidikan maupun pihak kepala sekolah terkait belum memberikan keterangan resmi. Sikap diam ini justru menambah kecurigaan publik akan adanya upaya menutup-nutupi praktik kotor tersebut.
Kini, mata publik tertuju pada aparat penegak hukum. Akankah skandal dana pendidikan ini dibongkar hingga ke akar? Atau justru kembali menguap, seperti dana BOS yang diduga raib tanpa jejak? Waktu dan keberanian hukum yang akan menjawab.
Bagaimana tanggapan sejumlah kepala SMK Negeri di Lampung Timur atas dugaan kerugian negara ini, tunggu edisi mendatang. (tim)
