Lampung Selatan, Tipikor.news – Pengadaan pakaian dinas Bupati dan Wakil Bupati yang mencapai angka Rp 2 miliar, dan penambahan 19 unit mobil dinas baru untuk Bupati, Wakil Bupati, serta pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Selatan menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat.
Langkah ini dinilai kurang relevan mengingat kondisi sosial ekonomi daerah yang masih terpuruk dengan jumlah penduduk miskin yang mencapai 132 ribu jiwa.
Kondisi Sosial Ekonomi di Lampung Selatan
Menurut data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2024, Lampung Selatan menempati posisi ketiga sebagai daerah termiskin di Provinsi Lampung.
Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak warga yang hidup di bawah garis kemiskinan dan memerlukan perhatian serta kebijakan yang berpihak pada perbaikan kesejahteraan mereka.
Lihat Video: Bupati Lamsel Diharapkan Memiliki Rasa Prihatin Terhadap Kondisi Rakyat
Pemerhati Anggaran Lampung Junaidi mengatakan, Tanggung Jawab Kepala Daerah Sebagai pemimpin daerah dan wakil rakyat, Bupati dan anggota DPRD diharapkan memiliki kepekaan dan rasa prihatin terhadap kondisi rakyatnya.
Keputusan untuk mengalokasikan anggaran yang signifikan untuk pakaian dan kendaraan dinas bisa menimbulkan kesan kurangnya prioritas terhadap kebutuhan mendesak masyarakat miskin di daerah tersebut.
Menurut Junaidi, Pentingnya Pengelolaan Anggaran yang Bijak Dalam situasi ekonomi yang menantang, pengelolaan anggaran daerah harus dilakukan dengan bijak.
“Para pejabat daerah diharapkan dapat menghemat anggaran dan tidak menghambur-hamburkan uang yang seharusnya dapat digunakan untuk program-program yang lebih mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi,” Kata Junaidi Sabtu (6/9/2025) di Bandar Lampung.
Lebih lanjut junai mengatakan, Agar kebijakan pemerintah daerah lebih selaras dengan kebutuhan rakyat, perlu adanya dialog dan keterbukaan antara pemerintah dan masyarakat.
Program-program yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat harus menjadi prioritas utama, demi menciptakan perubahan positif dan mengurangi angka kemiskinan di daerah.
“Dengan kebijakan yang tepat, dan pengelolaan anggaran yang bijaksana, diharapkan kondisi sosial ekonomi Lampung Selatan dapat diperbaiki, dan kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan secara berkelanjutan,” ungkapnya.
Bagaimana tanggapan Bupati Lampung Selatan Raditya Egi Pratama terkait pemberitaan ini, tunggu edisi mendatang. (Tim)
Berita sebelumnya: BPO Bupati Lamsel Capai Rp 10,5 M
