Lampung Selatan, Tipikor.news – Di tengah upaya efisiensi anggaran, Dinas Kesehatan Lampung Selatan (Dinkes Lamsel) menjadi sorotan publik akibat alokasi anggaran perjalanan dinas dari Kecamatan Way Sulan ke desa desa yang mencapai Rp 2,1 Miliar.
Berdasarkan laporan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) tahun anggaran 2025, terungkap bahwa perjalanan dinas Kesehatan Lampung Selatan Dari Kecamatan Way Sulan ke Desa-desa jauh melampaui standar biaya yang ditetapkan.
Ketua JPAL, Dodi Gusdar Lingga, menyoroti besarnya anggaran ini sebagai sesuatu yang tidak sensitif terhadap kondisi ekonomi masyarakat saat ini.
Menurut Dodi, pengeluaran miliaran untuk perjalanan dinas ini menunjukkan ironi dalam pengelolaan anggaran, terutama di saat masyarakat Lampung Selatan masih menghadapi kesulitan dalam mengakses layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang layak.
Dodi menilai bahwa alokasi besar untuk perjalanan dinas tersebut tidak hanya menunjukkan potensi pemborosan, tetapi juga inkonsistensi terhadap semangat efisiensi birokrasi yang dicanangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.
Instruksi tersebut menekankan pembatasan anggaran untuk seremonial, studi banding, dan perjalanan dinas. Ia juga mempertanyakan manfaat konkret dari perjalanan-perjalanan dinas tersebut terhadap pembangunan daerah.
Dodi menegaskan bahwa urgensi perjalanan dinas harus jelas agar masyarakat tidak beranggapan bahwa perjalanan tersebut hanyalah rekreasi yang berkedok kunjungan kerja.
Masyarakat berharap agar perjalanan dinas yang memakan anggaran miliaran ini dapat membawa perubahan nyata, bukan hanya menjadi laporan tanpa tindak lanjut.
Dodi mengkritik para pejabat yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada pelayanan publik, yang seharusnya lebih fokus pada pengembangan desa-desa yang minim akses air bersih dan infrastruktur yang memadai.
“Rakyat lebih membutuhkan pejabat yang hadir dan bekerja nyata untuk memperjuangkan nasib mereka, bukan yang sering bepergian dengan alasan pengayaan wawasan,” tegasnya.
Sebagai penutup, fenomena ini menjadi cermin bagi para pejabat untuk lebih bijak dalam mengelola anggaran dan lebih berempati terhadap kondisi masyarakat yang mereka layani.
Bagaimana tanggapan Kepala Dinas Kesehatan Lampung Selatan Sumantri atas pemberitaan ini, tunggu edisi mendatang. (Tim)
