Kota Metro, Tipikor News — Di atas kertas, semuanya tampak tertib. Kolom target terisi. Realisasi dicentang. Keterangan “dilakukan” berjejer rapi. Namun, di balik dokumen “Realisasi Capaian Kinerja Unit Organisasi Bagian Umum Tahun 2025”, terselip satu pertanyaan yang tak mudah dibungkam: Mengapa belanja untuk menopang kenyamanan pejabat dan mesin birokrasi tampak begitu gemuk, ketika rakyat terus diminta memahami arti efisiensi?
Dokumen itu bukan sekadar daftar administrasi. Ia adalah cermin. Dan dari cermin itu, publik melihat sesuatu yang ganjil: anggaran rumah tangga pejabat, pakaian dinas, tamu, rapat, mebel, mesin, kendaraan, hingga rehabilitasi gedung—mengalir dalam angka yang tak kecil. Sebagian bahkan mencapai miliaran rupiah. Legal? Mungkin. Wajar? Belum tentu.
Salah satu pos yang paling menyita perhatian adalah “Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah.” Angkanya tidak main-main: Rp834.544.400, pada pagu awal Menjadi sekitar Rp732.555.600, setelah efisiensi Realisasi triwulan pertama Rp185.663.400.
Lalu ada “Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah”: Rp750.279.500, Setelah efisiensi justru tercatat sekitar Rp799.235.500. Dan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Rp802.555.600, Realisasi triwulan pertama: Rp52.965.400. Jika tiga pos itu dijumlahkan, nilainya sudah melampaui Rp2,3 miliar.
Lihat Video: Di Balik Tabel “Capaian Kinerja” 2025 Setda Kota Metro Ada Anggaran Miliaran Rupiah untuk Kenyamanan Birokrasi
Pertanyaan paling sederhana justru yang paling sulit dijawab: Apa sebenarnya isi dari “kebutuhan rumah tangga” yang menelan anggaran miliaran rupiah itu? Apakah itu kebutuhan yang benar-benar proporsional?
Atau sekadar nomenklatur yang terlalu lentur untuk menampung pengeluaran yang tak ingin terlalu rinci dibaca publik?
Dalam dokumen yang sama, terdapat pos “Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.” Nilainya: Rp238.494.000, Setelah efisiensi: Rp254.859.000.
Target: 13 paket, Triwulan pertama, realisasi menunjukkan: 8 paket Rp176.698.000. Artinya, untuk 8 paket, anggaran yang terserap mencapai rata-rata lebih dari Rp22 juta per paket.
Itu baru triwulan pertama. Pakaian dinas, tentu saja, bisa dibenarkan secara administratif. Tapi ketika nilainya setara penghasilan tahunan sebagian warga biasa, pertanyaannya bergeser dari sekadar “boleh atau tidak” menjadi: Apakah ini masih pantas?
Pos lain yang tak kalah sensitif adalah “Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.”
Rp600.000.000, Realisasi awal: Rp150.000.000, Frasa “penunjang operasional” terdengar biasa. Justru karena terlalu biasa, ia kerap luput dari perhatian.
Padahal, di banyak dokumen anggaran, nomenklatur seperti ini sering menjadi wilayah abu-abu: legal, tetapi kabur. Ada, tetapi sulit diurai publik. Masyarakat berhak tahu: untuk operasional apa? Transportasi? Jamuan? Representasi? Pengeluaran insidental? Atau semua itu sekaligus?
Selain itu, Belanja untuk tamu dan rapat selalu menjadi pos favorit dalam birokrasi. Alasannya sederhana: mudah dijustifikasi, sulit dipersoalkan. Dalam dokumen ini, “Fasilitasi Kunjungan Tamu” tercatat: Rp818.000.000, Setelah efisiensi: Rp1.463.075.000.
Ya, Anda tidak salah baca. Setelah efisiensi, justru membengkak. Realisasinya pun besar:
Triwulan I: Rp416.780.000, Triwulan II: Rp375.605.000.
Sementara “Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD”: Rp906.903.000, Setelah efisiensi: Rp850.045.000. Realisasi Triwulan I: Rp134.649.313 dan Realisasi Triwulan II: Rp235.713.972.
Pertanyaan yang tak pernah benar-benar dijawab oleh tabel-tabel ini: Siapa tamunya?
Kegiatan apa? Di mana? Berapa biaya makan minum? Berapa biaya dekorasi, penginapan, transportasi, dokumentasi? Apa hasil konkret dari rapat dan konsultasi itu selain laporan “terlaksana”? Karena pada akhirnya, rakyat tidak hidup dari notulen rapat.
Sementara Pos lainnya seperti “Pengadaan Mebel” menunjukkan: Rp350.599.800, Setelah efisiensi: Rp244.000.000. Realisasi: 10 unit,
Anggaran terserap: Rp224.400.000.
Lalu “Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya”: Rp1.696.466.900. Setelah efisiensi: Rp1.828.016.900. Sekali lagi: setelah efisiensi, naik. Realisasi triwulan pertama: 50 unit Rp583.865.345, Triwulan kedua: 80 unit Rp618.531.865.
Istilah “peralatan dan mesin lainnya” adalah salah satu nomenklatur paling luas dalam anggaran. Karena terlalu luas, ia bisa berarti apa saja. Dan ketika sebuah pos bisa berarti apa saja, risikonya adalah pengawasan menjadi tidak berarti apa-apa.
Belanja untuk menopang mobilitas dan fasilitas birokrasi juga tidak kecil. Pemeliharaan kendaraan dinas Rp378.972.400, Realisasi awal: Rp30.940.000, Pajak dan perizinan kendaraan dinas Rp1.201.209.200, Setelah efisiensi: Rp1.044.229.200. Realisasi awal: Rp89.645.302.
Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya Rp868.289.100. Setelah efisiensi: Rp843.289.100. Realisasi awal: Rp402.638.341. Pemeliharaan sarana-prasarana gedung Rp226.030.000. Setelah efisiensi: Rp71.030.000, Realisasi awal: Rp8.745.750
Tak ada yang salah dengan merawat aset daerah. Yang menjadi soal adalah ketika biaya memelihara birokrasi terlihat lebih kasat mata daripada manfaat yang dirasakan publik secara langsung.
KEJANGGALAN PALING MENCOLok: “SETELAH EFISIENSI” MALAH NAIK. Inilah titik paling mengganggu dalam dokumen tersebut. Beberapa pos justru menunjukkan fenomena yang sukar dijelaskan secara nalar biasa: Anggaran setelah efisiensi malah lebih besar dari pagu awal.
Terlihat pada beberapa item, seperti: Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah, Pakaian Dinas dan Atribut Kepala Daerah/Wakil, Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dan Fasilitasi Kunjungan Tamu.
Secara bahasa anggaran, efisiensi semestinya berarti pengurangan, penghematan, atau setidaknya rasionalisasi, Bukan pembengkakan. Jika benar ada pergeseran atau refocusing, maka harus dijelaskan. Jika itu salah input, harus dikoreksi. Jika itu cara halus memindahkan beban anggaran ke pos yang lebih longgar, maka publik patut curiga.
Karena dalam dokumen publik, angka yang salah bukan sekadar salah ketik. Ia bisa menjadi pintu masuk untuk menelusuri salah urus—atau lebih jauh, salah niat. Masalah terbesar dari dokumen seperti ini bukan pada apakah kegiatan “terlaksana.”
Hampir semua bisa dibuat terlihat terlaksana. Masalah sebenarnya adalah:
Apakah pengeluaran itu masuk akal? Apakah harga satuannya wajar? Apakah barang/jasa itu benar-benar dibutuhkan? Apakah ada markup halus di balik istilah “paket”, “fasilitasi”, “penunjang”, atau “peralatan lainnya”? Apakah ada pola anggaran yang lebih melayani kenyamanan kekuasaan daripada kebutuhan masyarakat?
Karena publik tidak sedang mempersoalkan birokrasi bekerja. Publik sedang bertanya: bekerja untuk siapa, dan dengan biaya sebesar apa?
Dokumen ini mungkin tidak langsung membuktikan pelanggaran. Namun ia cukup untuk memunculkan alarm etik dan alarm pengawasan. Ketika belanja rumah tangga pejabat menembus miliaran, pakaian dinas menyerap ratusan juta, kunjungan tamu dan rapat memakan anggaran besar, pengadaan mebel dan mesin melesat, dan beberapa pos justru membesar “setelah efisiensi.
Maka publik berhak curiga bahwa yang sedang dipelihara bukan sekadar administrasi, tetapi kenyamanan kekuasaan. Di sinilah peran inspektorat, auditor, DPRD, aparat penegak hukum, dan jurnalisme dibutuhkan. Karena dalam anggaran daerah, yang paling berbahaya bukan angka yang besar. Yang paling berbahaya adalah angka besar yang dianggap biasa.
Rakyat diminta hemat. Birokrasi bicara efisiensi. Tapi di balik meja rapat dan dokumen kinerja, anggaran rumah tangga pejabat, pakaian dinas, tamu, rapat, mebel, mesin, kendaraan, dan gedung tetap mengalir deras. Sebagian bahkan naik setelah disebut “efisiensi.”
Kalau benar semuanya wajar, buka rinciannya. Kalau benar semuanya bersih, tunjukkan kontraknya. Kalau benar ini untuk rakyat, jelaskan manfaatnya. Sebab uang daerah bukan milik meja. Bukan milik kursi. Bukan milik seragam dan bukan milik kenyamanan kekuasaan, Itu uang publik. (Red)
