Salam Redaksi:
ENAM puluh dua tahun sudah Provinsi Lampung berdiri. Usia yang seharusnya mencerminkan kematangan, kemandirian, dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyatnya. Namun di balik baliho dan ucapan selamat yang bertebaran, ada pertanyaan yang tak kunjung terjawab: Siapa sebenarnya yang sedang dirayakan?
Bagi sebagian elite, hari jadi ini adalah momentum kebanggaan, laporan keberhasilan dipoles, capaian dipamerkan, dan janji-janji lama dikemas ulang. Tapi bagi banyak warga di pelosok desa, buruh harian, petani kecil, hingga masyarakat pesisir, perayaan ini terasa seperti ironi.
Lampung masih menyimpan cerita dan luka lama: ketimpangan pembangunan, akses infrastruktur yang timpang, pendidikan yang belum merata, serta ekonomi rakyat kecil yang berjalan di tempat.
Di sejumlah wilayah, jalan rusak masih menjadi cerita harian. Distribusi hasil pertanian terhambat, harga komoditas tak stabil, sementara biaya hidup terus merangkak naik.
Di sisi lain, anggaran daerah justru kerap tersedot pada belanja rutin yang minim dampak langsung bagi masyarakat. Perjalanan dinas, kegiatan seremonial, hingga proyek yang manfaatnya dipertanyakan, semuanya seakan menjadi tradisi tahunan yang tak tersentuh evaluasi serius.
Ironisnya, transparansi masih menjadi barang mahal. Publik kerap disuguhi angka-angka besar dalam laporan, tetapi minim penjelasan yang bisa dipahami dan diawasi.
Akibatnya, kepercayaan masyarakat perlahan terkikis. Hari jadi yang seharusnya menjadi refleksi justru berubah menjadi panggung pencitraan.
Pertanyaannya sederhana: Apakah Lampung sudah benar-benar merdeka dari persoalan mendasar rakyatnya?
Perayaan tanpa refleksi hanya akan melahirkan pengulangan kesalahan. Ulang tahun daerah bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum untuk jujur melihat diri sendiri. Mengakui bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang belum selesai.
Bahwa pembangunan belum sepenuhnya menyentuh mereka yang paling membutuhkan.
Lampung tidak kekurangan potensi. Sumber daya alam melimpah, posisi strategis sebagai gerbang Sumatera, serta kekayaan budaya yang luar biasa.
Namun tanpa tata kelola yang bersih, perencanaan yang berpihak pada rakyat, dan keberanian untuk berbenah, potensi itu hanya akan menjadi angka di atas kertas.
Di usia ke-62 ini, yang dibutuhkan bukan sekadar panggung hiburan atau slogan optimistis. Yang dibutuhkan adalah keberanian untuk berubah. Memotong pemborosan anggaran, memperbaiki prioritas pembangunan, dan membuka ruang transparansi yang nyata bagi publik.
Karena pada akhirnya, ukuran keberhasilan sebuah daerah bukan terletak pada meriahnya perayaan, tetapi pada seberapa jauh rakyatnya merasakan keadilan dan kesejahteraan.
Jika luka itu belum sembuh, maka perayaan ini memang layak dipertanyakan: apakah ini benar-benar hari jadi, atau sekadar pesta di atas derita yang masih disimpan rapat?
Novri Yansyah
Pimpinan Redaksi
