Kota Metro, Tipikor.news – Kota Metro kembali menjadi sorotan publik. Anggaran pengawasan penyelenggaraan pemerintahan DPRD Kota Metro tahun ini mencapai Rp 4,67 miliar. Sementara itu, DPRD Kabupaten Lampung Tengah hanya menganggarkan Rp 1,06 miliar.
Perbandingan ini menimbulkan tanda tanya besar: mengapa biaya pengawasan di Kota Metro yang hanya memiliki Luas wilayah 73,21 km2 dengan jumlah penduduk 174.216 jiwa bisa lebih dari 12 kali lipat lebih besar dari Kabupaten Lampung Tengah yang memiliki luas wilayah mencapai 4.559,57 km² dan jumlah penduduk sebanyak 1.373.773 jiwa.
Dalam rincian anggaran, DPRD Kota Metro mengalokasikan Rp 1,5 miliar untuk bidang pemerintahan dan hukum, Rp 1,7 miliar untuk kesejahteraan rakyat dan Rp 1,46 miliar untuk bidang perekonomian.
Sementara DPRD Lampung Tengah, dengan wilayah jauh lebih luas, hanya menganggarkan puluhan juta rupiah untuk tiap bidang pengawasan, dan sebagian besar dana justru terserap pada pengawasan penggunaan anggaran sebesar Rp 939 juta.
Perbandingan ini menimbulkan ironi. Kota Metro, dengan wilayah kecil dan jumlah kecamatan terbatas, justru menghabiskan dana pengawasan yang fantastis.
Jika dihitung rata-rata, biaya pengawasan per kecamatan di Metro mencapai Rp 935 juta, sedangkan di Lampung Tengah hanya Rp 38 juta. Perbedaan yang mencolok ini menimbulkan pertanyaan publik: apakah pengawasan di Metro benar-benar seefektif nilai anggarannya?
Pengamat kebijakan publik menilai, ketimpangan ini bisa menjadi cerminan lemahnya efisiensi dan transparansi dalam perencanaan anggaran daerah.
“Anggaran pengawasan seharusnya proporsional dengan kebutuhan dan luas wilayah. Jika Metro menghabiskan miliaran untuk lima kecamatan, publik berhak tahu apa hasil konkret dari pengawasan tersebut,” ujar seorang analis kebijakan daerah.
Masyarakat pun mulai bersuara di berbagai forum dan media sosial. Banyak yang menilai bahwa DPRD Kota Metro perlu membuka rincian kegiatan pengawasan secara transparan.
“Jangan sampai anggaran besar hanya berakhir di meja rapat tanpa hasil nyata bagi rakyat,” tulis salah satu warga dalam unggahan yang viral.
Sementara itu, DPRD Lampung Tengah justru menunjukkan efisiensi dengan anggaran yang jauh lebih kecil namun mencakup wilayah yang luas. Kondisi ini menimbulkan kesan bahwa pengawasan di Metro bukan hanya mahal, tapi juga berpotensi tidak sebanding dengan manfaatnya.
Ketimpangan ini menjadi cermin tajam bagi tata kelola keuangan daerah. Di tengah tuntutan efisiensi dan transparansi publik, angka-angka ini bukan sekadar data — melainkan alarm keras bahwa pengawasan terhadap para pengawas kini menjadi kebutuhan mendesak. (Tim)
