Bandar Lampung, Tipikor News — Pemerintah Provinsi Lampung mulai menyusun langkah strategis untuk mengantisipasi dampak dinamika global, khususnya konflik di kawasan Timur Tengah, terhadap kondisi ekonomi daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026.
Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Pembahasan Rancangan Awal Perubahan RKPD 2026 dan prioritas pelaksanaan APBD 2026 yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, di ruang kerjanya, Rabu (25/3/2026).
Dalam arahannya, Sekdaprov Dr. Marindo Kurniawan menegaskan pentingnya kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam merespons situasi global yang berpotensi memengaruhi stabilitas ekonomi, termasuk inflasi, distribusi energi, dan ketahanan pangan.
“Kita harus menyiapkan berbagai bentuk mitigasi terhadap situasi global yang berkembang akibat dampak dari konflik Timur Tengah. Program prioritas harus tetap berjalan dan tidak boleh menghambat agenda pembangunan yang telah direncanakan, terutama yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat,” ujar Marindo, Rabu (25/3/2026).
Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan bahwa penyusunan kebijakan ke depan akan difokuskan pada langkah-langkah adaptif dan terukur guna menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Beberapa fokus utama yang menjadi perhatian antara lain: Antisipasi gejolak ekonomi global, Perumusan kebijakan yang adaptif dan terukur dan Menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Selain itu, Pemprov memastikan bahwa program prioritas pembangunan tetap berjalan sebagaimana direncanakan.
Sektor-sektor strategis seperti pertanian, hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, serta reformasi kebijakan publik tetap menjadi fokus utama.
Melalui langkah ini, Pemerintah Provinsi Lampung berupaya menjaga kesinambungan pembangunan sekaligus memastikan perlindungan terhadap kesejahteraan masyarakat di tengah ketidakpastian global. (Red)
