Kota Metro, Tipikor.news – Aroma keganjilan kian kuat tercium dari lingkaran elite birokrasi Pemerintah Kota Metro. Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Metro, Dra. Bayana, M.Si., CGCAE, kini menjadi pusat sorotan tajam publik dan pejabat internal.
Ia diduga jarang masuk kantor, minim kehadiran dalam agenda strategis, bahkan disebut tak pernah hadir dalam rapat Musrenbang, forum vital penentu arah pembangunan daerah.
Isu ini bukan sekadar desas-desus. Seorang pejabat di lingkungan Pemkot Metro, yang meminta identitasnya dirahasiakan, secara terbuka menyampaikan kegelisahannya kepada awak media saat pelaksanaan Musrenbang pada Kamis, 19 Januari 2026.
Pernyataan tersebut sontak mengundang tanda tanya besar: bagaimana mungkin Sekretaris Daerah—panglima birokrasi—absen dalam forum perencanaan paling krusial?
“Kami jarang melihat Pj Sekda hadir. Dalam Musrenbang pun tidak pernah tampak,” ungkap sumber tersebut singkat, namun sarat makna.
Dugaan jarangnya kehadiran Pj Sekda tidak berhenti di ruang rapat. Di lingkungan internal, ia juga disebut jarang mengikuti apel pagi setiap hari Senin, serta minim aktivitas di halaman Kantor Pemerintah Kota Metro.
Dampaknya mulai terasa nyata: alur administrasi dinilai melambat, koordinasi antarperangkat daerah melemah, dan pengambilan keputusan kerap tersendat.
Situasi ini memunculkan pertanyaan serius tentang efektivitas kepemimpinan birokrasi. Padahal, Sekda bukan sekadar pejabat administratif. Ia adalah penghubung utama antara kebijakan kepala daerah dan pelaksanaan teknis di lapangan.
Ketika figur sentral ini jarang hadir, siapa yang benar-benar mengendalikan mesin birokrasi?
Publik pun mulai menyoroti relasi antara Wali Kota Metro Bambang, Wakil Wali Kota Rafiq, dan Pj Sekda Bayana. Ketiganya seharusnya menjadi satu barisan komando.
Namun isu yang berkembang justru mengarah pada dugaan ketidakharmonisan internal.
Bahkan, di tengah masyarakat beredar spekulasi sensitif: apakah ada faktor kedekatan Pj Sekda dengan lingkaran kekuasaan di tingkat provinsi—termasuk isu relasi keluarga dengan pejabat penting di Pemerintah Provinsi Lampung—yang membuat Wali Kota terkesan tidak berani memberikan teguran terbuka? Meski belum terkonfirmasi, isu ini terus bergulir tanpa bantahan resmi.
Dra. Bayana dilantik sebagai Pj Sekda Kota Metro pada 25 Juli 2025. Hingga Januari 2026, masa jabatannya telah berjalan hampir tujuh bulan. Dalam kurun waktu tersebut, publik menilai seharusnya kinerja dan kontribusi sudah terlihat jelas. Namun yang muncul justru kritik, kegelisahan, dan tanda tanya.
Saat dikonfirmasi terkait jarangnya Pj Sekda berada di kantor, salah seorang staf protokol Pemkot Metro menyebutkan bahwa yang bersangkutan “banyak kegiatan di luar daerah”.
Pernyataan ini justru menimbulkan pertanyaan lanjutan: seberapa relevan dan mendesak agenda luar daerah tersebut hingga mengorbankan kehadiran di pusat pemerintahan?
Kekhawatiran terbesar kini mengarah pada dampak psikologis dan struktural di tubuh Aparatur Sipil Negara (ASN). Secara normatif, Sekda adalah komando ASN, sementara Wali Kota dan Wakil Wali Kota merupakan pimpinan tertinggi.
Ketika hubungan di pucuk kepemimpinan tidak solid, ASN berpotensi terseret dalam polarisasi kekuasaan.
Seorang warga Metro, Joni, saat diwawancarai Senin, 26 Januari 2026, menilai kondisi ini berbahaya bagi masa depan birokrasi.
“Sekda itu motor pemerintahan. Kalau jarang hadir, ASN bingung harus loyal ke siapa. Ini bisa memecah birokrasi. Netralitas ASN bukan sekadar aturan, tapi tanggung jawab moral,” tegasnya.
Joni juga menyuarakan aspirasi yang mulai menguat di tengah masyarakat: agar jabatan Sekda ke depan diisi oleh putra daerah asli Metro.
“Orang Metro pasti lebih paham denyut kotanya sendiri. Kami ingin birokrasi yang bekerja, bukan sekadar jabatan,” katanya.
Hingga berita ini diturunkan, Pj Sekda Kota Metro belum memberikan klarifikasi resmi atas berbagai tudingan yang beredar. Sikap diam ini justru memperkuat spekulasi dan kegelisahan publik.
Di tengah tuntutan transparansi dan akuntabilitas, masyarakat Metro kini menunggu:
apakah pimpinan daerah akan bersikap tegas, atau isu ini akan terus dibiarkan menggerogoti wibawa birokrasi dari dalam? (Fadel)
