Bandar Lampung, Tipikor.news — Awan gelap menyelimuti keuangan Provinsi Lampung. Publik dikejutkan oleh fakta pahit: Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemprov Lampung tahun 2025 hanya tercapai 79,95 persen dari target.
Dari target ambisius Rp4,22 triliun, realisasi yang masuk kas daerah hanya Rp3,37 triliun. Selisihnya bukan angka kecil—nyaris Rp850 miliar lenyap dari harapan.
Merespons kondisi genting tersebut, DPRD Lampung langsung bergerak cepat. Ketua Komisi III DPRD Lampung, Supriyadi Hamzah, memastikan pihaknya akan memanggil Kepala Bapenda dan BPKAD dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang dijadwalkan Selasa, 6 Januari 2026.
“Kami segera mengundang Kepala Bapenda dan juga BPKAD. Ini harus dibuka seterang-terangnya,” tegas Supriyadi, Minggu (4/1/2026) malam.
Menurut politisi senior Partai Golkar tersebut, pemanggilan ini bukan sekadar formalitas, melainkan langkah darurat untuk menguliti persoalan PAD Lampung yang kian mengkhawatirkan.
“Kami perlu bicara terbuka. Apa yang sebenarnya terjadi? Di mana masalahnya? Dan yang paling penting, bagaimana solusi agar target PAD 2026 tidak kembali jeblok,” ujarnya.
Peringatan DPRD Terbukti, PAD Benar-Benar Ambruk, Supriyadi mengungkapkan, saat pembahasan APBD Perubahan 2025 dan APBD 2026, dirinya—sebagai anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Lampung—telah berulang kali mengingatkan jajaran Pemprov, khususnya Bapenda dan TAPD.
“Saya tekankan soal manajemen, program kerja, penguasaan data, koordinasi lintas sektor, hingga kualitas SDM. Semua itu sangat menentukan capaian PAD,” ungkapnya.
Ia bahkan secara jujur mengaku pesimistis sejak awal terhadap target PAD 2025 yang dinilai terlalu tinggi dan tidak realistis.
“Apa yang saya khawatirkan akhirnya terbukti. Target terlalu ambisius, tapi tidak ditopang kesiapan internal. Sekarang evaluasi menyeluruh sudah tidak bisa ditunda,” katanya.
Turun Tajam dari Tahun ke Tahun, PAD Disebut “Jeblok Berat”
Fakta yang dipaparkan Bapenda Lampung semakin mempertegas kondisi darurat fiskal ini.
Kepala Bapenda, Slamet Riadi, mengungkap bahwa realisasi PAD 2025 bahkan lebih rendah dibanding tahun-tahun sebelumnya.
PAD 2024: Rp4,047 triliun
PAD 2025: Rp3,37 triliun
➡️ Turun sekitar Rp710 miliar
Bahkan jika dibandingkan PAD 2023 sebesar Rp3,766 triliun, realisasi 2025 masih turun sekitar Rp400 miliar.
PKB Babak Belur, Pemutihan Tak Berdampak
Lebih memprihatinkan lagi, sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang selama ini menjadi tulang punggung PAD, justru mengalami kehancuran paling telak.
Meski program pemutihan PKB dan BBNKB diperpanjang hingga dua kali, hasilnya jauh dari harapan. Hingga 31 Desember 2025, PKB hanya menghasilkan Rp691,31 miliar.
Bandingkan:
PKB 2024: Rp1,05 triliun (turun Rp468,37 miliar)
PKB 2023: Rp1,02 triliun (turun Rp337,18 miliar)
Angka-angka ini menegaskan satu hal: strategi pemungutan pajak daerah sedang bermasalah serius.
Ada yang Naik, Tapi Tak Cukup Menambal Luka
Slamet Riadi mengakui, tidak semua sektor PAD mengalami penurunan.
Beberapa justru mencatat kinerja positif, namun tak cukup kuat menutup lubang besar di sektor pajak daerah.
Beberapa capaian 2025:
* Retribusi Daerah: Rp473,9 miliar (turun Rp11,2 miliar dari 2024)
* Lain-lain PAD yang Sah: Rp221,55 miliar (naik Rp144,91 miliar)
* Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan: Rp27,35 miliar (turun drastis Rp156,17 miliar)
“Beberapa sektor sudah sangat baik, bahkan melampaui target. Tapi capaian itu tidak mampu menutup penurunan besar dari pajak daerah,” ujar Slamet Riadi.
DPRD: Evaluasi Total atau Krisis Berulang
Dengan kondisi ini, DPRD Lampung menegaskan tidak ada ruang untuk pembiaran. RDP mendatang dipastikan akan menjadi forum keras, kritis, dan menentukan arah fiskal Lampung ke depan.
“Kalau tidak dievaluasi total sekarang, maka jangan kaget jika krisis PAD kembali terulang di 2026,” pungkas Supriyadi.
Publik kini menanti: apakah rapat nanti akan melahirkan solusi nyata, atau sekadar rutinitas yang kembali berujung kegagalan?
