Bandar Lampung, Tipikor.news – Menjelang pergantian tahun 2025, langit Lampung tampak cerah, namun di baliknya tersimpan awan gelap ketidak pastian. Di antara deretan proyek yang telah rampung dan plang bertuliskan “Pekerjaan Selesai 100%”, para kontraktor kini hidup dalam bayang-bayang kebangkrutan.
Mereka telah menunaikan kewajiban, tapi hak mereka justru terkatung-katung tanpa kepastian. “Semua pekerjaan sudah selesai sejak September. Tapi sampai sekarang, satu rupiah pun belum kami terima,” ujar seorang kontraktor dengan nada getir.
Ia menolak disebutkan namanya, namun suaranya menggambarkan luka yang dalam — luka akibat janji pemerintah yang tak ditepati. Dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) hingga Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA), keluhan serupa menggema.
Proyek selesai, dokumen lengkap, serah terima sudah dilakukan. Namun, pembayaran tak kunjung turun. Alasannya klasik: defisit anggaran.
“Katanya PAD gak tercapai, dana gak ada. Tapi anehnya, ada juga proyek lain yang cair. Kok bisa? Siapa yang menentukan siapa yang dibayar duluan?” tanya seorang rekanan dengan nada sinis.
Di balik meja-meja birokrasi, rumor beredar bahwa pencairan dilakukan secara selektif. Beberapa proyek disebut-sebut mendapat prioritas misterius, sementara yang lain dibiarkan menunggu tanpa kepastian.
“Ada yang bilang malam ini lembur buat pencairan. Tapi punya kami di Perkim, sudah PHO empat bulan lalu, tetap gak cair. Tagihan masuk sejak Oktober, tapi sunyi,” keluh seorang kontraktor lain.
Sementara itu, Diamnya pemerintah justru mempertebal kecurigaan bahwa ada sesuatu yang tidak beres di balik tumpukan berkas keuangan daerah.
Para kontraktor kini berada di ujung tanduk. Modal habis, utang menumpuk, dan para pekerja menagih upah yang belum dibayar.
“Kami sudah kerja sesuai kontrak, sesuai aturan. Tapi hak kami digantung. Kalau begini terus, banyak yang bisa gulung tikar,” ujar seorang kontraktor dengan suara bergetar.
Krisis ini bukan sekadar soal uang. Ini soal kepercayaan. Ketika pemerintah gagal menepati janji kepada mitra yang telah bekerja keras membangun daerah, maka yang runtuh bukan hanya proyek, tapi juga moral dan kredibilitas.
Lampung kini menghadapi dua defisit sekaligus: defisit anggaran dan defisit kepercayaan.
Di penghujung tahun, para kontraktor menatap kalender dengan getir — bukan menunggu pesta kembang api, melainkan secercah keadilan dari pemerintah yang seharusnya menjadi pelindung, bukan penyebab penderitaan. (Red)
