Kota Metro, Tipikor.news – Kota Metro kembali diguncang isu panas. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) MAJAS Kota Metro menyoroti keras dugaan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Aroma tak sedap dari ruang pengelolaan keuangan daerah itu kini menyeruak ke permukaan, memunculkan tanda tanya besar: ada apa dengan BPKAD Kota Metro?
Ketua DPC LSM MAJAS Kota Metro, Rio Renaldo, S.H., dengan nada tegas dan penuh keprihatinan menyatakan bahwa tata kelola keuangan di BPKAD kini berada di titik rawan.
Ia menilai, lembaga yang seharusnya menjadi motor penggerak pembangunan justru berpotensi menjadi penghambat kemajuan daerah.
Rio mengungkapkan kejanggalan mencolok dalam pengadaan barang dan jasa pada Januari 2025. Ia menduga, pengadaan yang seharusnya dilakukan secara efisien justru dipecah menjadi puluhan paket kecil dengan nilai fantastis.
Barang yang sama, kata Rio, dipecah menjadi banyak paket seolah-olah untuk mengelabui sistem pengawasan.
Tak berhenti di situ, Rio juga menyoroti penggunaan metode Pengadaan Langsung untuk proyek bernilai besar, seperti pemeliharaan kendaraan dinas senilai Rp153,6 juta dan penyediaan logistik kantor Rp215,1 juta.
Menurutnya, praktik ini memang sah secara aturan, namun jika dilakukan secara masif, justru membuka celah penyimpangan dan menghilangkan prinsip kompetisi sehat.
Rio menuntut agar Inspektorat Daerah dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) segera turun tangan melakukan audit menyeluruh, termasuk audit kepatuhan (probity audit).
Ia menegaskan, transparansi dan akuntabilitas bukan sekadar slogan, melainkan kewajiban moral dan hukum bagi setiap pengelola keuangan negara.
Sebagai bentuk keseriusan, DPC LSM MAJAS memberikan ultimatum tujuh hari kerja kepada BPKAD Kota Metro untuk memberikan klarifikasi resmi beserta dokumen pendukung. Surat permintaan klarifikasi juga telah ditembuskan ke BPKP dan Inspektorat Daerah.
Namun, Rio menegaskan, jika dalam waktu yang ditentukan tidak ada tanggapan, pihaknya akan menggelar aksi damai besar-besaran di depan kantor BPKAD.
Kota Metro kini menunggu. Akankah BPKAD berani membuka tabir pengelolaan anggarannya, atau justru memilih bungkam di tengah sorotan publik yang kian tajam? (DP)
