Lampung Selatan, Tipikor.news – Di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto, sejumlah program kerja daerah berpotensi terdampak. Namun, Bupati Lampung Selatan Raditya Eggy Pratama menyatakan optimisme bahwa dampak tersebut dapat diminimalisir melalui kebijakan refocussing anggaran.
Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menghadapi tantangan besar akibat pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) yang signifikan memengaruhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025.
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi TKD, Lampung Selatan mengalami pengurangan Dana Alokasi Umum (DAU) hingga Rp53 miliar.
Selain itu, Dana Alokasi Khusus (DAK) infrastruktur juga mengalami pemangkasan, sehingga berpotensi menghambat pembangunan fisik di daerah.
Bupati Eggy menegaskan bahwa refocussing anggaran menjadi langkah utama dalam menghadapi efisiensi ini.
Program-program yang tidak dianggap prioritas akan dipangkas, terutama biaya perjalanan dinas pejabat struktural.
Kebijakan ini sejalan dengan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Anggaran dan Efisiensi APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
Fokus utama diarahkan pada pengurangan belanja perjalanan dinas, sementara anggaran yang berdampak langsung pada pelayanan publik tetap dipertahankan.
Sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dan KMK Nomor 29 Tahun 2025, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menerbitkan SE Nomor 900/833/SJ. Beberapa poin penting dalam SE tersebut antara lain:
Membatasi belanja kegiatan seremonial, kajian, studi banding, percetakan, publikasi, seminar, dan FGD, Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50% untuk seluruh perangkat daerah, Membatasi belanja honorarium dengan mengatur jumlah tim dan besaran honorarium sesuai standar harga satuan regional.
Kemudian, Mengurangi belanja pendukung yang tidak memiliki output terukur, Memfokuskan alokasi anggaran pada target kinerja pelayanan publik, Lebih selektif dalam pemberian hibah langsung baik berupa uang, barang, maupun jasa, Melakukan penyesuaian belanja APBD yang bersumber dari TKD.
Prioritas Penggunaan Hasil Efisiensi
Hasil efisiensi anggaran diarahkan untuk mendukung sektor-sektor prioritas yang berdampak langsung pada masyarakat, meliputi Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur dan sanitasi, Pengendalian inflasi dan stabilitas harga pangan, Penyediaan cadangan pangan, Program prioritas lain yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Efisiensi anggaran melalui pemangkasan TKD dan DAK infrastruktur menuntut pemerintah daerah untuk lebih selektif dalam mengelola APBD.
Kabupaten Lampung Selatan merespons kebijakan ini dengan melakukan refocussing anggaran, terutama pada pengurangan belanja perjalanan dinas, agar program pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan.
Hasil efisiensi diharapkan dapat memperkuat sektor-sektor strategis yang mendukung kesejahteraan masyarakat. (Tim/Adv)
