Bandar Lampung, Tipikor.news – Dugaan Korupsi Di Dinas PUPR Kota Bandar Lampung masuk babak baru, Senin 2 Juni 2025 KOMA LAMPUNG secara resmi melaporkan Dinas PUPR Kota Bandar Lampung Ke Kejaksaan Tinggi Lampung (KEJATI).
Saat Di konfirmasi media ini, Andhika Ketua KOMA LAMPUNG mengatakan, KKN yang ada di Dinas PUPR Kota Bandar Lampung tidak bisa dianggap biasa saja, perlu keberanian dan ketegasan dari aparat penegak hukum untuk benar-benar serius menidaklanjuti nya. Laporan yang kita masukkan sudah “fuul bucket.
Kami jelaskan juga secara rinci bagaimana modus operandi nya, tentu saja laporan kami ini hasil dari pada investigasi dan observasi selama hampir satu bulan ini dilapangan dan bertemu dengan banyak saksi, tegasnya.
Andhika juga menambahkan, bahwa selain dari pada temuan Tim KOMA LAMPUNG ada juga Narasumber yang ikut bersama-sama dengan kami melaporkan dugaan KKN yang ada di Di Dinas PUPR Kota Bandar Lampung, dan ia (Narasumber-red) sudah menyatakan diri siap menjadi Justice Collaborator (JC) dalam permasalahan ini.
Sebelumnya ia (Narasumber-red) berkordinasi dengan kami KOMA LAMPUNG, dan menceritakan serta menyerahkan bukti-bukti yang ia miliki terkait Pengkondisian Proyek, dari proses awal sampai penanda tanganan kontrak.
Disini banyak yang terlibat selain Dari Dinas PUPR ada juga Pihak Pengadaan Barang Dan Jasa (ULP) Kota Bandar Lampung, jadi pihak ULP itu berperan juga, dialah yang bakal memilih Perusahaan kita tadi atau memenangkan perusahaan kita agar mendapatkan paket tersebut, istilah nya (Meng-klik) lah, imbuhnya.
Permasalahan yang ada Dinas PUPR sangat lah Kopleks, mulai dari pengkondisian, setor-menyetor atau fee, pinjam meminjam perusahaan bahkan ada Oknum Dinas ikut mengerjakan Proyek tersebut, Ujar Narasumber kepada KOMA LAMPUNG.
Lebih jauh Andhika membeberkan, setelah kami melakukan Investigasi mendalam yang lebih mengejutkatkan lagi rupanya kami temukan ada sekelompok orang yang terlibat berperan mengatur proyek-proyek di Lingkungan Dinas PUPR Kota Bandar Lampung, seperti membagi jatah lah.
Jadi mereka ini dikasih wewenang dengan Dinas untuk mengatur siapa-siapa yang berhak mendapatkan dan mengerjakan proyek, dan mereka juga lah yang mengumpulkan (uang setoran/fee) itu tadi dari para Rekanan untuk diserahakn ke Dinas.
Tak sampai disitu saja, rupanya mereka ikut mengerjakan proyek-proyek di Dinas PUPR Kota Bandar Lampung, Sebagian besar paket atau proyek yang ada di PUPR itu mereka yang kerjakan, seolah sudah menjadi kepercayaan Dinas untuk mengelola paket-paket yang nilainya besar maupun kecil.
“Kelompok nya kami sudah tau kok, ya itu lah orang-orang nya kita sebut saja “P” inisial Kelompok Mereka”, rupanya mereka gak main di PU aja kami mendapatkan informasi ada di Dinas lain yang di situ ada pekerjaan “fisiknya” mereka terlibat didalamnya ikut atur bagi-bagi juga.
Tunggu aja, ketika nanti APH (Kejati) Panggil kita untuk klarifikasi disitu kita akan buka semuanya.
Sebenarnya gak jadi masalah mau siapa saja yang mengerjakan proyek itu sah-sah aja asal melalui prosedur dan mekanisme yang adil, ya kita minta secara fair lah, tapi kalau dari awal sudah disetting seperti ini, sudah ada pesekongkolalan dan permufakatan diawal saya berani bertaruh, kalau ada pihak luar dari lingkaran mereka yang ikut coba masuk (Numbur) saat proses lelang apa gak ribut itu.
Sedangkan dari awal mereka sudah ambil uang setoran rekanan yang udah mereka siapin, kok yang menang bukan mereka, “kalau istilah nya itu Pengantin nya sudah Ada untuk Paket-paket Tersebut”, gak fair kan kalau cara main nya seperti itu, tegas Andhika kepada media ini.
Tidak heran kalau kita lihat banyak sekali kerusakan-keruskan jalan yang ada di Jantung Kota Provinsi Lampung ini, ternyata ada main dibalik itu semua, ucapnya sambil tersenyum seolah “Menyindir”, Proyek itu sudah di Korupsi Mereka sedari awal pekerjaan belum dimulai Proses Gratifikasi sudah berjalan, jadi wajar kalau kualitas nya pun asal jadi.
Uang pajak masyarakat itu Cuma jadi Bancakan mereka saja, Cuma jadi ajang cari keuntungan untuk sekelompok orang dan Oknum-oknum korup yang ada di Dinas PUPR Kota Bandar Lampung.
Korupsi Kolusi Dan Nepotisme di Dinas PUPR kota itu sudah meggurita, Perlu Keberanian Dan Komitmen Kita untuk memeranginya. Kalau mau kita sampaikan banyak sekali ya permasalahn nya, kita kupas satu persatu itu gak cukup sehari, permasalahan nya sudah sangat pelik, ini seperti kotak “Pandora”
Ketika terbuka ia akan terlihat semua siapa-siapa yang terlibat dan sejauh apa peran nya, tinggal kita lihat keberanian dan ketegasan dari Aparat Penegak Hukum Mengungkapnya, wabilkhusus Kejaksaan Tinggi Lampung (KEJATI).
Kami dari KOMA LAMPUNG akan kawal permasalahan ini sampai tuntas, bila perlu kita Demo itu (KEJATI) supaya mereka proses kasus ini, bukti semua sudah kita sampaikan, lengkap dari mulai Dokumentasi foto kegiatan jalan yang Rusak, Rekaman Pihak Rekanan dan Dinas, Tangkapan Layar bukti chatting WhatsApp, dan bukti-bukti pendukung lain nya.
Semua sudah kita masukkan kedalam “Flash Disk”, Ada Hard Copy dan Soft Copy nya juga sudah kita serahkan Ke (KEJATI), kita tunggu aja oke, sambung Andhika kepada media ini.
(Tim)
